.webp)
"Yang jelas persoalan permintaan maaf dan sebagainya itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat di kabinet, maupun ketika kami mendampingi," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).
Persoalan permintaan maaf ini dicuatkan oleh Pengurus PP Muhammadiyah yang tadi pagi bertemu Jokowi. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, Presiden Jokowi menolak meminta maaf kepada korban G30/PKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebetulan hari ini saya tidak ikut mendampingi Presiden, bertemu dengan Muhammadiyah. Tetapi apa yang disampaikan Presiden secara terbuka pada saat beliau di Doha, bertemu dengan Diaspora, itulah yang menjadi sikap Presiden," jelas Pramono.
"Dan sikap Presiden sudah disampaikan secara jelas bahwa konsentrasi beliau sekarang ini adalah menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa ini," tambah Pramono.
Namun, apakah dirasa perlu Presiden Jokowi meminta maaf untuk korban G30/PKI?
"Intinya bahwa itu tidak dalam domain pemikiran beliau saat ini. Sekarang ini yang dipikirkan adalah bagaimana persoalan ekonoomi global yang pengaruhnya pada Indonesia ini segera diatasi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan," jawab Pramono.
"Beliau lebih concern pada persoalan deregulasi. Jadi saya tidak yakin kalau kemudian kata-kata itu muncul dari beliau sendiri, pasti karena mungkin di antara peserta dari Muhammadiyah menanyakan," tambahnya.
Sebelumnya, usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka tadi pagi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, Presiden Jokowi menolak meminta maaf kepada korban G30/PKI. Pernyataan Jokowi keluar setelah Muhammadiyah meminta klarifikasi.
"Kami juga meminta klarifikasi tentang isu apakah pemerintah akan meminta maaf terhadap PKI? Sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak. Sehingga isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf, sudah diklarifkasi. Presiden tak akan melakukan itu apalagi sampai membuat permintaan maaf," kata Abdul Mu'ti. (rjo/hri)
