.webp)
"Intinya kami kaget. Saya diberitahukan masuk pemberitaan Majalah Forum Keadilan dengan judulnya itu saya dalang dari kegaduhan," jelas HT di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
"Di situ ada foto dan diberita itu saya ditulis saya bisa memerintahkan DPR untuk kepentingan bisnis. Jadi ini sesuatu yang mengada-ngada, yang tidak ada dasarnya dan tentu tidak pernah dikomunikasikan siapa saja. Kalau kita lihat anggota DPR sendiri yang sering disebutkan di media belakangan ini," urai dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bahaya, sehingga saya putuskan kenapa datang kemarin untuk berikan pelajaran kepada majalah dan penulis tersebut. Saya akan terus berjuang sampai maksimal mungkin untuk menegakan hak-hak saya," terang dia.
"Perlu saya jelaskan kalau Agustus lalu saya ke New York dan di pemberitaan sudah banyak dimuat. Kalau MNC Grup Bidang Properti kerja sama dengan Trump International, pertemuan saya kesana memang untuk bertemu dengan Trump itu sekitar 5 menit di kantornya. Tentu kepergian anggota DPR Amerika tidak ada kaitannya sama sekali dengan bisnis MNC," tegas dia.
Menurutnya, bila dikonfirmasi ke Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon akan diperoleh cerita yang sama.
"Perlu diluruskan kalau Trump belum calon presiden karena partai republik juga belum memutuskan calonnya. Apakah itu proses kampanye juga belum karena belum pemilihan presiden Amerika. Jadi saya mohon pada kesempatan ini dewan pers dapat melihat dengan maksimal. Saya ingin sekali media seperti forum keadilan seperti itu dan oknum wartawannya diberikan sanksi, karena dengan gampang membuat berita tanpa konfirmasi untuk dapat ditindak demi tegaknya demi tentunya wibawa pers di Indonesia dan pada akhirnya demi kebaikan bangsa Indonesia," ungkap dia.
Sedang Ketua Dewan Pers Bagir Manan menanggapi positif apa yang dilakukan HT. Menurutnya, HT menggunakan prosedur sebagaimana seharusnya apabila ada urusan terkait pers.
"Fungsi utama Dewan Pers menjaga kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers juga dijaga kode etik, karena bisa kontrol diri. Dewan pers banyak keluhan publik, pejabat atau berita tidak layak. Saya mendengar kabar Pak Hary akan mengunjungi kami karena mengeluh ini bagus sekali. Karena Pak Hary pemilik perusahan pers, itu satu bentuk pendidikan publik. Pak Hary gunakan prosedur itu, Kedua Pak Hary orang pers ini jadi contoh," tegas Bagir. (edo/dra)
