DPR Juga Tolak Penambahan Anggaran DPD Rp 1,6 T

Jakarta - Tak hanya MPR yang mengajukan penambahan anggaran dengan jumlah besar ke DPR. DPD RI juga mengajukan penambahan anggaran, bahkan jumlahnya terbilang fantastis, Rp 1,6 triliun.

Komisi III menggelar rapat kerja membahas anggaran dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI dan DPD RI hari ini. Untuk diketahui Setjen MPR dan DPD merupakan mitra kerja Komisi III. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dan menghadirkan Sekjen MPR Eddie Siregar dan Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto.

DPD mengajukan Rp 1.607.000.000.000 untuk dimasukkan di APBN 2016 sebagai biaya pembangunan Gedung DPD di Jakarta. Anggaran ini dikritik oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik.

Menurut Erma, DPD belum membutuhkan gedung baru di Jakarta. Dia menyarankan untuk mengefektifkan pilot project pembangunan Gedung DPD daerah di NTT dan DIY.

Sekjen DPD Sudarsono menjelaskan anggaran itu sudah dibahas lewat rapat paripurna DPD pada Agustus 2015. Pembangunan gedung baru di Jakarta juga dinyatakan sudah lewat rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan rencana pembangunannya dikerjasamakan dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Komisi III akhirnya memutuskan untuk menolak anggaran DPD tersebut.

"Komisi III meminta DPD merevisi kembali Rencana Kegiatan dan anggaran 2016 dan tidak menyetujui usulan tambahan sebesar Rp 1.607.000.000.000,00. (untuk pembangunan gedung di Ibu Kota Negara)," demikian bunyi salah satu kesimpulan rapat tersebut. (dnu/tor)