Protes Ginandjar, DPD 17 Provinsi Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Sebanyak 26 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 17 provinsi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga memprotes pernyataan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita yang sebelumnya mengatakan DPD memahami kenaikan harga BBM."Kami ingin mengklarifikasi statemen pimpinan DPD setelah rapat dengan Presiden tadi yang mengatakan DPD memahami kenaikan harga BBM. DPD tidak punya statemen secara lembaga karena belum ada rapat paripurna untuk menyatakan sikap," kata anggota DPD dari DKI Jakarta, Marwan Batubara, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2005).Marwan menjelaskan, pihaknya telah menggalang tanda tangan untuk menolak kenaikan harga BBM. Kelompok yang menolak kenaikan BBM ini dinamai Kaukus Menolak Kenaikan BBM. Hingga kini aksi penggalangan tanda tangan masih diedarkan. "Sejauh ini sudah 26 anggota dari 17 provinsi menolak. Kami optimis mayoritas anggota DPD menolak kenaikan BBM karena aspirasi masyarakat yang kita wakili menolak. Masa kita menerima?" kata Marwan. Menurut Marwan, seharusnya pemerintah mendahulukan pencabutan subsidi sektor perbankan yang nota bene melibatkan kalangan pengusaha, konglomerat dan orang kaya. Bukan BBM yang berdampak pada rakyat kecil, tandasnya. Sementara itu ketika ditanya menegenai pernyataan Ginandjar apakah DPD merasa dicatut namanya, Marwan mengangguk. "Ya begitulah," katanya.Sedangkan anggota DPD dari Jambi, Nusron Jaher, mengatakan akan membawa pernyataan Ginandjar ke Badan Kehormatan DPD. "Statemen pimpinan yang mengatas namakan DPD sudah termasuk pelanggaran Kode Etik karena disampaikan di luar Paripurna. Tapi apa sampai mosi tak percaya kita lihat saja nanti," kata Nusron. (iy/)