APHI: Anggota Kami yang Rugi Setiap Kebakaran Lahan

Pekanbaru - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyebut anggotanya selalu mengalami kerugian setiap kali ada kebakaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Sebab, harus kehilangan aset tanaman  dan harus mengeluarkan biaya penanaman ulang.

"Sudah rugi, kami juga masih harus menghadapi tuduhan negatif setiap kali kebakaran lahan terjadi," kata Direktur Eksekutif APHI Purwadi dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Minggu (20/9/2015).

Dalam bekerja, lanjut Purwadi, perusahaan memiliki SOP serta kebijakan dalam pencegahan kebakaran lahan. Karenanya pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang  telah dilakukan perusahaan.

"Kami meminta pemerintah agar memberikan kesempatan kepada perusahaan yang telah lalai menjaga konsesinya untuk menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," kata Purwadi.

Dia juga menekankan pentingnya revisi UU No 32 tahun 2009. Dia juga menyarankan agar ketentuan hukum di bawahnya, seperti perda, yang masih membolehkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara dibakar ikut direvisi.

"Adanya ketentuan yang membolehkan masyarakat membakar kontraproduktif dengan upaya pencegahan kebakaran," katanya.

APHI juga akan fokus pada upaya pemberdayaan masyakarat untuk mengubah perilaku melalui inisiatif kolaboratif multi pihak. "Program 'Fire Free Village Program' diinisasi anggota APHI yang mengkampanyekan program Desa Bebas Api di Riau akan terus dikembangkan secara luas. Program ini melibatkan Pemerintah Daerah Riau, Bupati, Kepala Desa, Kepolisian, TNI, BPBD, LSM lokal dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini menunjukkan upaya nyata perusahaan untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan dengan pelibatan berbagai komponen," tegas Purwadi.

Purwadi juga menyampaikan, peran serta perusahaan dalam penanggulangan kebakaran lahan juga diarahkan pada bantuan sarana dan prasarana kebakaran hutan yang juga telah dilakukan anggota APHI.

"Anggota kami telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ini perlu diapresiasi. Bahkan anggota kami juga melakukan bantuan pemadaman kebakaran di lahan masyarakat di luar konsesi perusahaan," tambah Purwadi.

Purwadi juga berharap pemerintah bisa meningkatkan kepastian lahan dan mendorong penyelesaian lahan-lahan sengketa. Sengketa lahan tersebut antar perusahaan, warga dengan perusahaan, ataupun warga dengan warga.

Pasalnya, lahan sengketa menjadi wilayah yang kerap menjadi awal munculnya api yang berimbas pada  kebakaran di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola perusahaan.  

"Biasanya lahan yang disengketakan ini sengaja dibakar oleh oknum," ujarnya.

(cha/imk)