BNP2TKI Perjuangkan Pendidikan Anak TKI Ilegal di Malaysia

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyadari bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi TKI nonprosedural atau ilegal di Malaysia jumlahnya lebih dari satu juta.

Dengan jumlah itu, pemerintah tidak hanya dihadapkan pada masalah hukum dan peraturan perundangan di sana. Tetapi juga soal banyaknya anak-anak TKI Malaysia, khususnya di wilayah Malaysia Timur seperti Sabah.

Bagaimanapun, mereka anak-anak TKI punya hak dan kesempatan sama untuk menempuh pendidikan. Di situlah, BNP2TKI dengan berbagai upaya akan terus melakukan langkah-langkah agar pendidikan anak-anak TKI di sana juga bisa terus meningkat.

Nusron menceritakan, saat ini ada sekitar 15.000 anak TKI yang juga menyandang status nonprosedural. Sama seperti orang tuanya yang berangkat secara tak resmi dan karena majikan mereka yang tak mengurus izin tinggal bagi pekerja.

Menyandang status tak resmi tidaklah mudah, mereka tidak akan mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah Malaysia, seperti pendidikan. Pemerintah pun berusaha hadir untuk menyediakan fasilitas pendidikan kepada anak-anak TKI, baik yang dikelola Konsulat Jenderal RI maupun TKI sendiri.

"Ada 15 ribu anak-anak TKI tidak resmi yang saat ini sekolah di Center Learning Center (CLC) yang dikelola kawan-kawan di sana," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Permasalahan sekolah ini hampir sama dengan beberapa sekolah yang ada di perbatasan, yakni tak adanya tenaga pengajar yang cukup untuk mengajar. Nusron mengakui, ada guru yang didatangkan Kementerian Pendidikan ke beberapa sekolah di sana.

Hanya saja, guru hanya dikirim ke sekolah yang dikelola Konsulat Jenderal. Sedangkan sekolah yang dikelola pekerja TKI sendiri tak banyak mendapatkan tenaga pengajar.

"Kita minta pemerintah menambah jumlah guru yang dikirim, mengingat terlalu banyaknya anak TKI di sana yang capai 15 ribu, idealnya di sana 30:1 lah," tambah Nusron dalam siaran pers, Sabtu (19/9/2015).

Nusron akan bertemu dengan anak-anak TKI ini di Sabah. Dia akan berkunjung saat lebaran Idul Adha nanti. Nusron menyebut, Pemerintah kini sedang membangun semacam boarding school untuk anak-anak TKI di Sabah Malaysia. Sekolah ini masih dalam tahap pembangunan.

"Kita mau bangun sekolah 'boarding school', itu nanti anak anak mereka nyantri ke sana. Ibunya kalau libur yaudah nanti ke sana buat ketemu," jelas dia.

Bagaimanapun, kata dia, pemerintah tak memandang status anak-anak TKI itu. Pemerintah melihat mereka sebagai anak Indonesia.

"Kita tidak bedakan ilegal atau tidak, mereka merupakan anak Indonesia. Kita tetap memberikan pelayanan pendidikan untuk mereka," tegas Nusron.

Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan, terkait dengan masalah ini pihaknya akan membicarakan dengan Mendikbud Anies Baswedan. Harapannya, pemerintah melalui Kemendikbud bisa menambah tenaga pengajar bagi mereka. (ega/yds)