Tarto: IMET Dibuka Lagi, AS Jangan Dikte TNI

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyambut baik niat Amerika Serikat yang membuka kembali program International Military Education and Training (IMET).Hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2005)."IMET dibuka kembali jangan ada dikte-dikte, yang pasti saya tidak ingin kehormatan kita terganggu karena diiming-imingi sesuatu. Kita berterima kasih kalau program IMET dibuka kembali karena merupakan suatu manifestasi bagaimana hubungan kedua negara, terutama militer AS dengan RI. Jadi kita berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan SDM TNI. Sekali lagi tentu semua ini atas dasar saling menghargai dan saling kesetaraan," ungkap panglima TNI.Ketika ditanya IMET dibuka karena iklim politik di AS berubah, panglima TNI membantahnya."Saya tidak tahu, yang jelas yang kita lakukan tidak ada kaitan dengan maksud dan tujuan agar IMET program dibuka kembali. Tetapi memang kita melihat adanya suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan TNI dalam kaitan dengan kepentingan bangsa," ujar panglima TNI."Kalau persyaratannya lebih politis dan mengganggu pengamatan akan ditinjau kembali," tandasnya.Partisipasi Indonesia dalam program-program IMET dihentikan sejak 1992 terkait terjadi insiden Dili, Timor Timur pada 12 November 1992 silam.Bisnis TNIDalam raker, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Slamet Effendi Yusufmeminta bisnis TNI dibubarkan."Bisnis TNI adalah dalam rangka membantu kesejahteraan prajurit TNI harus diubah kesejahteraan itu seharusnya menjadi kewajiban negara yang ditanggung APBN. Jadi kalau bisnis dibubarkan jangan takut. Apalagi dengan adanya kenaikan BBM, subsidi BBM dapat dibagi untuk kesejahteraan TNI sehingga TNI tidak usah mengurusi bisnis tetapi lebih menangani urusan negara," papar Slamet.Menanggapi hal itu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menolak permintaan tersebut."Kalau ada gantinya, tentu kita tidak akan takut. Saya syukuri kalau masih ada yang masih memikirkan. Sebetulnya, kalau bisa masuk dari APBN sangat bagus sehingga kita tidak usah memikirkan bisnis itu," kata Panglima TNI."Yang kita kehendaki sementara belum bisa terkompensasi dengan APBN maka izinkan kita kelola bisnis sampai betul-betul APBN mampu menangani kesejahteraan prajurit sehingga kita tidak perlu berbisnis lagi," lanjutnya. (aan/)