Gerindra Larang Cagub DKI Penantang Ahok Jadi 'Kutu Loncat'

Jakarta - Partai Gerindra masih menimbang sejumlah nama untuk diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Satu yang pasti, bila menang, cagub tersebut dilarang jadi 'kutu loncat'.

"Kalau menang, akan melaksanakan selama limat tahun pada 2017-2022. Kontrak tidak boleh (selesai) di tengah jalan, apalagi loncat ke presiden dan wapres," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2015).

Riza tidak mau DKI Jakarta dijadikan batu loncatan untuk kemudian menyasar posisi yang lebih tinggi. Gerindra pun menyiapkan pakta integritas.

"Banyak gubernur dan wagub, sasarannya mau jadi presiden dan wapres. Jadi kepala daerah hanya batu loncatan. Harus amanah lima tahun, kita siapkan pakta integritas," ujar pria yang pernah maju sebagai calon wagub DKI di Pilgub 2012.

Terkait koalisi, Riza menyebut kemungkinan kerjasama dengan semua partai terbuka lebar. Termasuk dengan PDIP yang kini menjadi partai pemerintah dan juga pemilik suara terbanyak di DKI.

"Di Jakarta, perolehan suara nomor 1 PDIP, Gerindra kedua. Dinamis, kita pernah capres dan cawapres (PDIP-Gerindra) pas 2009, kemarin berkompetisi. Jadi dinamis saja," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR yang menangani pemerintah daerah.

(imk/tor)