Antisipasi BBM Naik, Pemprov DKI Diminta Tak Berlebihan

Jakarta - F-PKS DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemprov agar tidak mengantisipasi secara berlebihan gejolak yang timbul di masyarakat berkaitan dengan rencana kenaikan harga BBM. Langkah penting yang harus dilakukan adalah mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal itu disampaikan anggota F-PKS Nurmansjah Lubis yang juga sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Senin (28/2/2005). "Jangan sampai mengantisipasi secara berlebihan. Seharusnya mengantisipasi harga-harga yang akan naik," ujarnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan pihaknya telah menyiapkan 13.179 personel TNI, Polri, Tramtib dan Linmas di Jakarta untuk mengantisipasi rencana kenaikan BBM. Mereka tergabung dalam Operasi Mandiri, yang tujuannya mengamankan Ibukota Jakarta dari aksi anarkis.Menurut Nurmansjah, seharusnya kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM dilakukan pemerintah pusat, bukan Pemprov DKI. F-PKS juga menyayangkan rencana pemerintah pusat menaikan harga BBM. Ia menilai, selama ini pemerintah pusat tidak transparan dalam menyalurkan dana kompensasi BBM. "Selama ini, banyak rakyat miskin tidak menerima subdsidi BBM," katanya. Ia menambahkan, fraksinya akan mengawasi penyaluran dana kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat miskin. "Tentu, sebagai alat kontrol agar subsisi sampai ke tangan rakyat," tandasnya. (rif/)