DetikNews
Kamis 17 September 2015, 18:07 WIB

Pengacara Abraham Samad Pertanyakan Bertambahnya Pasal Sangkaan Pidana

Taufan Noor Ismailian - detikNews
Pengacara Abraham Samad Pertanyakan Bertambahnya Pasal Sangkaan Pidana Abraham Samad/dok.detikcom (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta - Pengacara Abraham Samad, Abdul Fikar mengatakan sudah mendapat panggilan dari Polda Sulselbar terkait kasus Abraham Samad. Tapi Fikar mempertanyakan bertambahnya pasal baru yang disertakan dalam surat panggilan.

"Tim (Kuasa Hukum Abraham Samad) sudah menerima panggilan dari Polda Sulselbar penyerahan tahap 2 ke Kejaksaan. Yang menarik ada tambahan pasal 266 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1," ujar Fikar di LBH Jakarta, jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

"Pertanyaannya kenapa Pasal 266 harus dimasukkan? Apakah tidak cukup hanya Pasal 263 dan 264 saja? Apalagi kalau dalam suratnya ditulis 'lebih subsider'. Berarti kan ada penambahan hukuman," sambungnya.

Menurut Fikar, selama 7 bulan polisi tidak dapat menunjukkan bukti asli tentang perkara kliennya. Karena itu tim pengacara Samad meminta Kejaksaan meneliti berkas perkara secara cermat.

"Kami berharap pada kejaksaan lebih hati-hati melihat perkara ini dengan kejernihan, jangan bikin malu juga kejaksaan. Kejaksaan sentral perannya dalam penyidikan, mulai SPDP jaksa sudah memantau, sampai membuat tuntutan dan eksekusi. Karena begitu strategisnya," terangnya.

Abraham Samad ditetapkan tersangka kasus pemalsuan dokumen kependudukan oleh Polda Sulselbar pada 17 Februari lalu. Abraham dituding ikut serta membantu Feriyani Lim memalsukan KTP dan Kartu Keluarganya untuk keperluan pengurusan paspor.

Berikut isi surat pemanggilan Abraham Samad oleh Polda Sulsebar:

Hadir dan menemui Kompol Gany Alamsyah Hatta, S.Ik, NRP. 79010762, jabatan Kasubdit IV pada kantor Dit. Reskrimum Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2015 jam 07.00 Wita, untuk dilakukan penyerahan tersangka dalam perkara tindak Pidana Pemalsuan Surat atau tindak pidana Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana subsider pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana lebih subsider Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau pasal 93,94, 97 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah mengalami perubahan ke UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.


(tfn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed