KPUD Riau Siap Melaksanakan Pilkada Serempak

Pekanbaru - KPUD Provinsi Riau telah siap untuk melaksanakan Pilkda di tiga kabupaten di Riau. Diharapkan pelaksanaan Pilkada bisa dilakukan secara bersamaan, guna menghindari pengerahan massa saat pencoblosan. Ketua KPUD Provinsi Riau, Raja Sofyan Samad, mengungkapkan hal itu kepada detikcom, Senin (28/02/2005) di sela-sela Rapat Koordinasi Pilkada se-Provinsi Riau, di Hotel Aryaduta, Jl Diponegero, Pekanbaru.Dijelaskan, Pilkada di Riau untuk tahun 2005 ini akan dilaksanakan di dua kabupaten dan satu kotamadya. Pelaksanaan yang akan diselenggarakan pada bulan Juni ini antara lain, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indradiri Hulu (Inhi) dan Pemko Dumai."Kita berharap pelaksaan ini bisa diselenggarakan secara bersamaan. Hal ini memungkinkan agar dalam hari pencoblosas tidak ada pengerahan massa khususnya di wilayah perbatasan masing-masing kabupaten," kata Samad. Samad menjelaskan, dari hasil konfirmasi ketiga KPUD Kabupaten dan Kota, pada prinsipnya mereka telah mempersiapkan diri dengan membentuk kembali PPS dan PPK hasil pemilu lalu. Rencananya jadwal pendaftaran bagi masing-masing kandidat serta kampanye akan berlangsung sejak April hingga awal Juni."Kita berharap usulan serentak Pilkada ini bisa dikabulkan pihak pemerintah daerah masing-masing. Sehingga di minggu keempat pada bulan Juni masing-masing KPUD Kabupaten dan Kota bisa melaksanakannnya," terang Samad.Sedangkan masalah dana, pihaknya masih menunggu dana bantuan dari APBN sebesar Rp 3 miliar untuk masing-masing KPUD. Kendati hingga kini dana belum diterima, pihaknya meminta dana bantuan yang tergolong pinjaman ke kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada."Sejauh ini baru Kabupaten Inhu yang siap meminjamkan dana untuk KPUD setempat sebesar Rp 300 juta. Selanjutnya kita masing menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat," kata Samad.Di tempat yang sama, Ketua KPUD Pemko Dumai Arman Abdullah mengatakan, pihaknya juga telah siap untuk pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, kini pihaknya telah membentuk 32 PPS dengan masing-masing anggota sebanyak 3 orang. Selain itu pihaknya juga sudah membentuk 5 PPK dengan anggota sebanyak 5 orang."Hingga kini masalah yang masih kita bahas adalah soal gajian per orang untuk masing-masing anggota PPK dan PPS. Kendati belum ada ketetepan dari pihak pemerintah kota Dumai, paling tidak kita menggunakan standar honor seperti pada pemilu lalu," katanya. (nrl/)