Sudah Diketok, PDIP Baru Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Jakarta - Rencana kenaikan tunjangan anggota DPR sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Namun PDIP berencana menolak kenaikan tunjangan tersebut.

"Pemberian fasilitas kenaikan tunjangan di tengah kinerja yang belum memuaskan bagi rakyat, bagi DPP PDIP merupakan sesuatu yang kurang tepat," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di gedung DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

Hasto mengatakan, DPR sebagai wakil rakyat harus lebih sensitif dan mampu melihat kondisi saat ini. Di mana persoalan perekonomian sedang terpuruk dan banyak ancaman PHK, tidak selayaknya tunjangan wakil rakyat justru ditingkatkan.

PDIP juga berencana untuk mengajak fraksi-fraksi lain menolak rencana kenaikan tunjangan tersebut. "Sikap dari kita karena Fraksi PDIP berada dalam pemerintahan, kami mengajak fraksi lain untuk mensikapi hal ini," katanya.

"Meskipun sebelumnya pembahasan sudah setuju dalam APBN, tetapi tidak ada salahnya untuk DPR mengembangkan seluruh sensitifitas kerakyatannya menyikapi hal ini," imbuhnya.

Menurut Hasto, tak masalah jika nantinya karena penolakan seluruh fraksi, rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dibatalkan. Menkeu dapat membintangi anggaran yang sudah masuk dalam APBN tersebut.

"Ini kan instruksi dulu. Beberapa kali Menkeu kan juga bisa memberikan bintang," tutupnya.

(kff/tor)