Manisnya Rujuk Ahok dan DPRD DKI Bahas APBD 2016

Jakarta - Dahulu hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta bagai air dengan minyak. Suasana kini berbeda, Ahok dan anggota dewan satu komando mencegah 'anggaran siluman' di APBD 2016.

Selama menjabat DKI 1, Ahok kerap berselisih pendapat dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya soal adanya anggaran siluman dalam APBD DKI 2014. Keributan ini berujung APBD DKI 2015 disahkan melalui Pergub dan bukan Perda seperti seharusnya. Karena kasus ini juga, DPRD DKI akhirnya lebih teliti dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2016.

Namun panasnya hubungan tersebut kini mencair. Keharmonisan ini tercermin saat Ahok menggenggam tangan Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta M Taufik. Keduanya melakukan salam komando. Ahok memastikan hubungannya dengan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta harmonis. Demikian juga M Taufik yang menegaskan hubungan anggota dewan dengan Ahok baik-baik saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahok tidak akan mentolerir jika anggota DPRD mengambil uang rakyat. Begitu pula dengan M Taufik yang menjamin tidak akan ada kongkalikong antara anggota DPRD dengan SKPD dan siap menguliti satu per satu anggaran.

Berikut 4 kisahnya:

1. Akur Selama Tidak Nilep

Foto: Ayunda/detikcom

Ahok dan DPRD DKI Jakarta kini akur.

"Akur kok. Tadi sama Pak Taufik akur," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2015).

Ahok mengaku berhubungan baik dengan seluruh anggota DPRD DKI. Namun, ia tidak akan mentolerir jika anggota DPRD mengambil uang rakyat.

"Kalau sama-sama nilep ya nggak akur. Tapi kalau sama-sama oke, ya akur," lanjutnya sambil tersenyum.

2. Kawal Anggaran

Foto: Agung Pambudhy

DPRD DKI Jakarta tahun ini dinilai Ahok lebih ketat dalam rapat pembahasan KUA-PPAS. M Taufik yang menjadi Ketua Badan Anggaran menyebut banyak juga SKPD yang kelabakan karena tak bisa main anggaran.

"Ini mekanisme yang seharusnya. Pembahasannya harus detail. Saya kira SKPD juga kelabakan karena ketahuan kalau ada yang main," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Rabu (16/9/2015).

Ia mengatakan selama masa pembahasan KUA-PPAS, DPRD menemukan banyak anggaran ganda yang dicantumkan dalam kegiatan SKPD namun ada juga di Korpri. Akhirnya, DPRD DKI memutuskan anggaran kegiatan SKPD dipusatkan pada Korpri. Hal lainnya yakni saat DPRD mendapati anggaran naskah pidato gubernur sebesar Rp 805 juta dan anggaran jamuan makan Rp 6,6 miliar. Tak hanya itu, ada juga anggaran kegiatan yang sasarannya tak jelas sehingga dicoret DPRD.

"Misalnya ada program yang sasarannya 'tersedianya anggaran'. Itu bukan sasaran karena targetnya nggak jelas, ya kami coret. Banyak yang kayak copy paste aja gitu," ucap Taufik.

"Atau soal PMP ke BUMD. Kemarin kesimpulannya tidak boleh ada analisa investasi setelah ketok palu persetujuan PMP untuk BUMD bersangkutan. Dulu terbalik, setelah ketok palu, pas mau pencairan mereka panggil konsultan investigasi dan jika keputusannya berbeda maka nilai investasinya berganti. Bagaimana mungkin keputusan politik yang disepakati kalah dengan pihak ketiga?" imbuhnya.

Sebagai anggota DPRD DKI yang baru menjabat periode ini, Taufik berpikir jika tahun lalu pembahasan KUA-PPAS-nya hanya diberi waktu singkat sehingga tidak detail. Berbeda dengan pembahasan tahun ini yang diberi waktu 1 bulan. Ia juga akan mengawal agar anggaran yang sudah dicoret tidak lagi muncul di rapat komisi. Dalam rapat komisi inilah DPRD memasukkan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dalam APBD DKI.

Ketelitian Badan Anggaran DPRD dalam rapat KUA-PPAS ini membuat Ahok senang. Menurut Ahok, DPRD sebelumnya akan lebih menitikberatkan pembahasannya pada pokok pikiran (Pokir) di komisi.

3. Tolak Kongkalikong

Foto: Agung Pambudhy

DPRD DKI Jakarta menjamin tidak ada kongkalikong dengan SKPD saat menyusun APBD tahun 2016. Anggaran program-program bisa dikuliti satu per satu.

"Jamin (tak ada kongkalikong). Sekarang kan sudah terbuka jadi bisa kita kuliti sama-sama anggarannya satu per satu. Kalau tahun kan tertutup," kata Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, M Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Rabu (16/9/2015).

Penyusunan pedoman APBD DKI 2016 ini dilakukan melalui rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rapat ini terbuka untuk umum dan waktu pembahasannya sekitar satu bulan. Taufik menargetkan pembahasan selesai akhir September.

4. Salam Komando

Foto: Mulya Nurbilkis

Hari Rabu (16/9) Ahok dan M Taufik tampak asyik berbincang dengan anggota dewan lainnya.

Ahok menghadiri rapat paripurna dengan agenda memberikan penjelasan atas pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014. Usai paripurna berlangsung, Ahok tak langsung keluar ruangan namun berbincang dengan beberapa orang anggota dewan termasuk Taufik.

Saat keluar ruangan, wartawan menunggu Ahok dan Taufik untuk menanyakan kepuasan fraksi Gerindra terhadap penjelasan Ahok untuk pembelian lahan RS Sumber Waras. Pasalnya, kemarin fraksi Gerindra menolak menyampaikan pandangan fraksinya sebelum Ahok menjelaskan soal temuan BPK pada laporan keuangan Pemprov DKI.

"Nanti akan dinilai oleh fraksi dan disampaikan pada anggotanya di Badan Anggaran dan komisi," ucap Taufik yang berada di samping Ahok.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI ini enggan menyatakan kepuasannya atas penjelasan Ahok. Tiba-tiba, Ahok mengambil tangan Taufik untuk bersalaman. Mereka lalu bersalam komando dan menunjukkan ke wartawan.

"Ayo! Ini pasangan atau pesaing?" kata Ahok bergurau. Taufik yang di sampingnya hanya tersenyum.

Ahok yang ditanya usai aksi salam komando itu hanya tersenyum. Ia maupun Taufik kompak mengaku selama ini tak ada masalah.

"Kita baik-baik saja," ucap Taufik santai.

Halaman 2 dari 5

(aan/nrl)