Kelompok HAM Timtim Kecam Keputusan AS Soal Militer RI

Jakarta - Keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk melanjutkan hubungan terbatas dengan militer Indonesia mengundang kecaman dari kelompok hak asasi manusia (HAM). Kelompok Jaringan Aksi Timor Timur (East Timor Action Network), yang berbasis di New York, AS itu menuding keputusan tersebut sebagai kemunduran bagi keadilan. "Langkah itu kemunduran bagi keadilan, hak asasi dan reformasi demokrasi," cetus John Miller, juru bicara kelompok, seperti diberitakan Associated Press, Senin (28/2/2005)."Para korban militer Indonesia di seluruh negeri dan Timor Timur akan menganggap perubahan kebijakan ini sebagai pengkhianatan atas perjuangan mereka menuju keadilan dan akuntabilitas," imbuhnya.Militer Indonesia alias TNI dituding terlibat dalam berbagai kasus penyiksaan warga sipil dan pelanggaran lainnya secara meluas di Timor Timur (Timtim) pada tahun 1999 lalu. Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu (26/2/2005) lalu waktu setempat, mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice menetapkan bahwa pemerintah RI telah bekerjasama dalam investigasi FBI seputar tewasnya dua guru asal AS saat penyerangan di provinsi Papua, beberapa tahun silam. Kongres AS telah menetapkan hal tersebut sebagai syarat atas partisipasi RI dalam program pelatihan militer AS, yang umumnya dipandang sebagai langkah pertama dalam pencabutan hubungan militer-ke-militer antara kedua negara. (ita/)