Taufik Kurniawan: DPR-Pemerintah Sepakat Standardisasi Gaji Pejabat dan BUMN

Jakarta - DPR dan pemerintah sedang mempersiapkan standardisasi gaji pejabat negara dan BUMN. Gaji Presiden kelak bakal lebih tinggi dari gaji direksi BUMN.

"Yang perlu kita luruskan ke jalan yang benar adalah adanya unsur-unsur direksi BUMN yang gajinya selangit. Ini sudah jadi bahan pembicaraan bersama-sama pimpinan DPR dan Kemenkeu. Bagaimana mungkin gaji BUMN ada yang di atas Rp 300 juta bahkan di antara lembaga independen ini gajinya di atas presiden, ini kan nggak benar," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Menurut Taufik, Presiden sebagai kepala negara harus diapresiasi lebih oleh publik. Gaji Presiden, menurut dia tak boleh lebih rendah dari direksi BUMN.

"Apalagi kalau BUMN rugi, kok gajinya lebih tinggi dari presiden,  gaji direksi BUMN selangit, ada keuntungan perusahaan dibagi rata tiap tahun ini yang jangan lepas dari sorotan publik, itu triliunan rupiah di situ," kata Doktor Ekonomi Undip ini.

Taufik mengungkap hal ini sudah jadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Pembahasan lebih serius bakal dilakukan tak lama lagi. "Pemerintah dan DPR bakal membuat standardisasi gaji pejabat negara dan BUMN," papar Taufik.

Taufik mencontohkan gaji Gubernur BI dan direksi BI yang menurutnya sangat tinggi. Ke depan gaji tertinggi di Indonesia adalah gaji presiden.

"Sekarang ini gaji presiden malah lebih rendah dari direksi BUMN. Jadi setelah selesai membahas APBN 2016 ini, saya akan menginisiasi itu bersama Kemenkeu yang sangat koorperatif. Apa pun gaji Direksi BUMN itu  adalah uang rakyat, jadi harus dibuat standardisasi oleh Bappenas, Kemenkeu dengan undang-undang," pungkas Waketum PAN ini. (dnu/van)