Menteri Siti Nurbaya Curigai Ada Pabrik Perkebunan yang Buang Asap

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menengarai adanya perusahaan-perusahaan perkebunan yang sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan, membuang asap industrinya selagi udara diselimuti asap kebakaran hutan. Soalnya dia melihat, asap pekat menyelimuti Riau.

"Ternyata saat di Riau kemarin gelap. Apakah ada pabrik-pabrik perkebunan yang sekalian saja membuka klep asap untuk membuang asap, ini perlu pengawasan intens," tilik Siti.

Dia berbicara saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo.

Siti menyatakan, di Riau yang asapnya selalu pekat adalah di daerah Duri. Usut punya usut, di daerah Duri ada industri yang berjalan.

"Di Duri ada kilang juga," kata Siti.

Siti menyatakan mulai sekarang analisis kebakaran hutan jangan lagi hanya menggunakan data titik api (hotspot), melainkan harus selalu menyertakan indeks standar pencemaran udara (ISPU).

"Kami berusaha menjaga Riau, tapi ternyata asapnya datang dari selatan," tutur Siti.

ISPU merupakan indikator pencemaran udara dengan parameter bila ukuran mikrogram partikel per satu meter kubik di udara sebesar 0,50, maka dikatakan baik. Bila angka ISPU menunjukkan 50-101 maka dikatakan sedang. Bila 101-300, maka daerah yang terkena dampak sudah masuk level siaga. Bila angka ISPU menunjukkan lebih dari 300 maka sudah dikategorikan 'berbahaya'.

"Di Riau, ISPU sudah di atas 300 terus, 400," tutur Siti.

Siti bakal melaksanakan arahan Presiden Jokowi, akan menindak perusahaan yang bersalah melalui sanksi perizinan. Penanganan masyarakat yang terdampak asap juga dilakukan.

Dia mengatakan, berdasarkan prediksi yang dihimpun, Riau akan diguyur hujan mulai September ini. "Kecuali Sumsel dan Lampung," kata dia.

"Pada November, El Nino sudah mulai membaik, tapi kita tetap waspada, terutama menjaga Merauke, Papua bagian selatan," tutur Siti.

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mendorong pemerintah dan pihak penegak hukum untuk mengusut pengusaha yang menyebabkan kebakaran hutan. Bila perlu, sebut namanya sekalian agar tak menimbulkan kecurigaan soal perlindungan kepada pengusaha-pengusaha tertentu.

"Ada yang menyebut perwira tinggi, dan sebagainya. Tunjukkan, jangan berspekulasi. Saya mau tahu sekebal apa pengusaha itu, jangan sampai rakyat dikorbankan," ujar Edhy kepada wartawan di sela rapat. (van/nrl)