Ahok: Pantas Enggak Rp 40 Juta Setahun Bayar Guru Senam?

Jakarta - DPRD dan jajaran SKPD DKI saat ini tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2016. Dalam rapat pembahasan ini juga ditemukan anggaran pidato gubernur Rp 850 juta dan anggaran perjamuan makan Rp 6,6 miliar.

Kali ini ada anggaran senam yang dianggarkan setiap SKPD dan nilainya mencapai miliar rupiah. Gubernur DKI Basuki T Purnama mengatakan nilai kepatutan sebuah anggaran di SKPD sangat bisa diperdebatkan. Karena itu ia senang DPRD memperdebatkan anggaran SKPD yang dinilai fantastis.

"Pantas enggak Rp 40 juta setahun bayar guru senam? Kalau misal guru senam bisa Rp 4-5 juta sekali datang. Pantas enggak? Tergantung anda yang nilai. Kalau gitu sama aja. Saya mau mempekerjakan tukang sapu (gaji) Rp 2,7 juta. Pantes enggak?," ucap Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (16/9/2015).

Ia mencontohkan anggaran ratusan petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) bisa mencapai Rp 1 triliun. Jika hanya melihat dari anggarannya saja bisa dinilai besar. Namun, jika melihat dari cepatnya penanganan keluhan warga, maka PPSU akan dinilai efektif.

"Itu gunanya kita lempar ke DPRD, itu tugas DPRD yang menimbang. DPRD kan wakil rakyat. Makanya KUA-PPAS kita perketat. Saya seneng kali ini DPRD bahas beneran KUA-PPAS. Dulu mana pernah bahas," terang Ahok.

Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengatakan anggaran senam ini tidak wajar karena diusulkan hampir seluruh SKPD. Taufik juga memastikan tak akan meluluskan anggaran tersebut di pembahasan tingkat komisi. Dengan alasan efisiensi, maka anggaran untuk kegiatan PNS akan dipusatkan pada 1 satuan kerja, misalnya Korps Pegawai (Korpri).

(mnb/hri)