.webp)
Tujuh proyek pembangunan yang direncanakan di DPR adalah pembangunan alun-alun demokrasi, pembangunan museum dan perpustakaan, pembangunan jalan untuk tamu dan publik, perluasan basement untuk visitor center, pembangunan ruangan pusat penelitian dan sistem pendukung, penambahan ruang anggota dan alat kelengkapan, serta pembangunan dan integrasi kawasan. Ketujuh proyek ini direkomendasikan oleh Tim Implementasi Reformasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Dalam dokumen rapat yaang diperoleh detikcom, Rabu (16/9/2015), dijelaskan bahwa surat bernomor BU.0106-Cb/1227 menyebutkan estimasi anggaran tertinggi untuk pembangunan 3 dari 7 proyek DPR adalah sebesar Rp 2.080.498.000.000. Ini sudah sesuai dengan perhitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, anggaran ini belum mencakup semua 7 proyek DPR. Anggaran sebesar Rp 2,08 triliun ini hanya digunakan untuk menyukseskan 3 proyek yaitu renovasi dan pengembangan kompleks kawasan parlemen (penambahan ruang anggota dan alat kelengkapan), pembangunan alun-alun demokrasi, dan perluasan basement untuk visitor center.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua BURT Roem Kono mengatakan bahwa angka Rp 2,0 triliun merupakan hasil kajian dari tim. Soal fokus hanya ke 3 proyek dari 7 yang direncanakan, Roem menyebut saat ini anggaran untuk DPR memang dikurangi.
"Itu hasil kajian yang diperkirakan tim kesekjenan. Bisa saja untuk beberapa tahun ke depan. Itu asumsi bahwa untuk diselesaikan perlu anggaran seperti itu," kata Roem saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (16/9/2015).
Awalnya, 7 proyek DPR disebut oleh Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun. Anggaran itu bersifat multiyears.
"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018 kalau tidak salah," kata Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015) lalu.
Rencana pembangunan 7 proyek DPR ini mendapat penolakan baik dari dalam maupun luar DPR. Beberapa fraksi menilai momentum pembangunan gedung tidak pas dengan kondisi perekonomian saat ini. Namun, ada pula yang menilai renovasi ruangan anggota tetap diperlukan karena kondisinya sudah memprihatinkan.
Presiden Joko Widodo sebenarnya sempat direncanakan meresmikan pencanangan pembangunan 7 proyek ini pada 14 Agustus 2015 lalu namun rencana itu batal. Jokowi pun minta 7 proyek itu dikaji ulang.
(imk/van)
