Sebagai Presiden, Joko Widodo punya hak prerogatif yang menentukan calon Dubes.
"Ya sebetulnya ini hak prerogatif presiden. Terserah siapa, tapi the right man in the right place, jangan terbelenggu balas Jasa Pilpres, jangan sekedar relewan. Silakan, tapi capable, dan orang tepat, tahu budaya setempat. Karena dubes itu bukan hanya intelejensia secara akademik, tapi kecakapan komunikasi," ujar Rachel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dubes Arab ini cv bagus mumpuni, tapi skill komunikasi kurang. Bagaimana berinteraksi people to people kalau masuk ruangan saja gugup," sebutnya.
Calon duta besar Indonesia untuk Arab Saudi harus ditempati sosok yang tepat. Pasalnya, Arab Saudi memiliki persoalan yang kompleks terkait masalah warga negara Indonesia.
Selain kecakapan komunikasi, kemampuan lobi serta diplomasi perlu dibutuhkan sebagai dubes untuk Arab Saudi.
"Arab Saudi itu permasalahan sangat banyak, mengurus TKI hadapi ancaman hukuman mati, apakah keluarga korban mau memberikan ampun tidak, itu ada lobi yang membutuhkan skill diplomasi exelent, bukan cukup berbahasa Arab saja tapi skill diplomasi komunikasi," sebutnya.
Terkait ada eks Anggota DPR yang ditunjuk sebagai calon Dubes, ia tak mempersoalkan. Namun, penempatan negara harus disesuaikan. Misalnya, ia memberikan catatan terhadap calon Dubes untuk Mesir, Helmy Fauzi.
Sosok politikus PDIP itu sebenarnya lebih sesuai sebagai duta besar untuk Belanda. Bila ditempatkan di Mesir, dinilai Rachel kurang sesuai.
"Ada beberapa kurang pas, kayak kawan kami Pak Helmy Fauzi kami lihat cocok di Belanda, menguasai bahasa Belanda, menguasai kultur Belanda, pernah tinggal di sana lama. Menurut kami lebih cocok di tempat selain Mesir," ujarnya. (hty/ahy)











































