DPR Diminta Selesaikan Konflik Kraton Surakarta

Jakarta - DPR diminta menjadi mediator guna menyelesaikan dualisme kepemimpinan di dalam kraton Surakarta.Hal ini disampaikan Juru Bicara Delegasi Tundjung Sutirto dari Universitas Negeri Solo (UNS) di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/2/2005).Delegasi yang hadir sebanyak 20 orang yang terdiri dari abdi dalem, sentana dalem, budayawan, dosen, ulama dan kelompok masyarakat lain. Rombongan tampak mengenakan pakaian adat Jawa dengan blangkon dan keris."Sepeninggal Pakubuwono XII telah terjadi perebutan kepemimpinan keraton akibat Pakubuwono XII tidak pernah menyiapkan penggantinya secara resmi. Karena semuanya diserahkan pada putra putri dalem, maka telah diadakan musyawarah antara putra putri dalem dan dipilih Tedjowulan sebagai pengganti Pakubuwono XII. Namun, salah seorang putra Pakubuwono yang lain yaitu Hangabehi secara sepihak mengangkat dirinya sebagai pimpinan keraton. Sejak itulah terjadi dualisme kepemimpinan," ungkap Sutirto.Di Keraton Surakarta, menurut dia, ada tiga lembaga resmi yang keputusannya harus ditaati termasuk pengangkatan Tedjowulan yang telah disetujui tiga lembaga tersebut."Kami mohon bantuan DPR sebagai wakil rakyat untuk membantu menyelesaikan konflik di kraton Surakarta dan menangani eksistensi Tedjowulan sebagai Pakubuwono XIII," ujarnya.Salah seorang abdi dalem keraton, Widjojo menambahkan para abdi dalem keraton sudah mengundurkan diri sejak Hangabehi mengangkat dirinya dan mendiami keraton. "Hangabehi banyak melakukan tindakan radikal bahkan menjurus menzholimi bersama kelompoknya," kata Widjojo sambil membaca teks.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra Zaenal Ma'arif mengatakan DPR bersedia menjadi jembatan untuk mencari solusi konflik tersebut. Tetapi, DPR tidak akan berpihak pada salah satu kelompok."Saya juga akan mengontak menteri budaya dan pariwisata untuk membicarakan apakah ada latar belakang UU dan hukum yang bisa berlaku dalam konflik seperti ini, karena menurut saya situasi kraton yang seperti ini juga berpengaruh pada situasi Indonesia," papar Zaenal. (aan/)