Dukungan Total NasDem dan Kritik PPP Buat Ahok

Jakarta - Pemprov DKI mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan APBD 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ahok dan jajarannya diharap bisa bekerja maksimal sehingga penilaian keuangan bisa meningkat di tahun berikutnya.

"Pemprov DKI mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI 2014 dengan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diharapkan ke depan, bagi fraksi NasDem dapat ditingkatkan menjadi WTP," ujar Bendahara Fraksi NasDem, James Arifin Sianipar dalam paripurna di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (15/9/2015).

Ia mengatakan peningkatan status laporan keuangan ini menjadi pekerjaan rumah untuk Ahok dan jajarannya. Sebab, DKI selama dipimpin Jokowi-Ahok menjadi daerah yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terbesar se-Indonesia.

Beberapa catatan NasDem terhadap rendahnya serapan anggaran yakni dengan peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan pelayanan masyarakat.

Hal terpenting yakni dukungan terhadap rotasi pejabat yang dilakukan Ahok. Nasdem hanya mengkritisi kompetensi pejabat agar sesuai dengan tugas yang diberikan.

"Sehingga right man on the right place dalam lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta dapat diwujudkan," kata James.

Berbeda dengan Nasdem, PPP justru mengkritik langkah politik Ahok yang menuduh DPRD sebagai maling anggaran APBD DKI 2014. Menurutnya, Ahok seharusnya mengevaluasi jajarannya sebagai pengguna anggaran.

"Negara ini adalah negara demokratis Pancasila. Bukan negara monarki yang setiap perkataan pemimpin adalah perintah yang menjadi fatwa dan yang menjadi kebenaran. Negara demokrasi Pancasila adalah negara yang pemimpinnya membuka ruang dan keterlibatan masyarakat dalam membangun pemerintahannya," kata Wakil Sekretaris fraksi PPP, Usman Helmy.

Fraksi PPP juga mengkritik gaya Ahok dalam memimpin yang dinilai arogan dan tidak banyak mengumpulkan aspirasi dari warga dalam melakukan pembangunan. Padahal, Usman mengatakan, Indonesia bukanlah negara yang menerapkan sistem monarki yang terkesan mendewakan satu orang. (mnb/fdn)