Demo Guru Honorer Tutup Jalan, Kapolda: Jangan Bikin Masyarakat Antipati

Demo Guru Honorer Tutup Jalan, Kapolda: Jangan Bikin Masyarakat Antipati

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Selasa, 15 Sep 2015 15:13 WIB
Demo Guru Honorer Tutup Jalan, Kapolda: Jangan Bikin Masyarakat Antipati
Demo guru honorer di Gedung DPR (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian sempat menemui sekitar 20 orang perwakilan guru honorer yang berunjuk rasa hari ini. Demonstran diminta tertib, jangan sampai mengganggu aktivitas warga.

"Ini saya dengar laporan di mana-mana sudah terjadi kemacetan, apalagi kalau sampai menduduki kantor kementerian. Aspirasi rekan-rekan guru ini sudah disorot media, publik sudah tahu apa yang disampaikan, tapi simpati ini jangan berubah jadi antipati karena terjadinya kemacetan di mana-mana," kata Irjen Tito dalam dialognya dengan perwakilan guru honorer di kantor Kemenpan RB di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Tito juga meminta demonstran tertib berunjuk rasa tanpa perlu memprovokasi personel polisi. Tito tidak mau ada gesekan dengan demonstran saat menjaga keamanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami imbau kepada rekan-rekan guru untuk jangan membenturkan polisi dengan para demonstran yang berdemo, karena kami dari kepolisian tidak akan membiarkan," sambungnya.

Dalam dialog yang juga dihadiri Ketum PGRI Sulistyo ini, Tito juga memberi masukan kepada pendemo soal rencana longmarch ke Kemenpan RB, Kemendikbud dan Istana. Demonstran pada akhirnya memang memilih membatalkan niatnya menyambangi kantor Menteri Yuddy Chrisnandi.

"Sebagai polisi, tugas kami adalah untuk melindungi, masyarakat, dan untuk mengamankan aksi unjuk rasa, kami mendukung unjuk rasa. Tetapi tidak akan membiarkan bila aksi unjuk rasa ini menutup jalan," tegas Tito.

Ketum PGRI Sulistyo mengatakan saat ini para demonstran masih terkonsentrasi di sekitar gedung Kemenpora Jl Gerbang Pemuda Senayan dekat Gedung DPR. Mereka menunggu hasil rapat Menpan Yuddy dengan DPR pada sore ini.

Dalam tuntutannya guru honorer mendesak pemerintah menerbitkan regulasi tentang penuntasan honorer kategori 2 menjadi aparatur sipil negara (ASN), memberikan upah layak bagi honorer sebesar UMP dan mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS. (fdn/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads