Fraksi Gerinda DPRD DKI Minta Ahok Jelaskan Temuan BPK Soal Sumber Waras

Jakarta - DPRD DKI mengadakan rapat paripurna untuk pemaparan pandangan fraksi terhadap LPJ Gubernur DKI Basuki T Purnama tentang ABPD 2014. Jika fraksi lainnya menjabarkan kritikan dan pandangan terhadap Ahok, Fraksi Gerindra justru memilih menunda pandangan fraksinya.

"Kami dari Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa tidak elok apabila kami menyampaikan pandangan umum tentang pidato Pak Gubernur tentang penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2014 sebelum tindak laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dilaksanakan," kata Moh Arief dari fraksi Gerindra, Selasa (15/9/2015).

Hal ini merujuk pada pembelian tanah RS Sumber Waras yang disebut BPK NJOP-nya terlalu mahal sehingga merugikan negara Rp 191,334 miliar. Pernyataan ini berbeda dengan draft pandangan fraksi yang disediakan Gerindra.

Dalam draft pandangan fraksi ada beberapa hal yang dikritisi yakni soal realisasi pendapatan daerah yang hanya Rp 43,82 triliun dari target sebesar Rp 65,04 triliun. Selain itu penggunaan anggaran CSR yang dikelola Pemprov DKI dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Persoalan pembelian RS Sumber Waras ini menjadi salah satu poin kritikan dan meminta Pemprov DKI menjelaskan secara rinci dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK tersebut.

Karena itu, Gerindra meminta Ahok beserta jajarannya mematuhi hasil kerja pemeriksaan BPK. Alasannya lembaga auditor negara itu bekerja sesuai metode dan mekanisme yang diatur dan dijamin UU.

"Gubernur dan aparatur dengan bersumber APBD hendaknya melaksanakan tanggung jawab secara optimal dengan prinsip kehati-hatiaan," tambahnya.

Sebagian besar fraksi menyoroti tentang serapan anggaran yang masih rendah dan rotasi jabatan yang dinilai cepat. Fraksi Hanura sendiri menekankan pada realisasi belanja pegawai yang tinggi namun tidak diiringi penerimaan daerah dan penyerapan anggaran yang tinggi.

"Dalam realisasi anggaran fraksi Hanura melihat adanya ketidakseimbangan dalam realisasi belanja daerah. Misalnya belanja pegawai yang mencapai Rp 12,6 triliun padahal penyerapan anggaran rendah," kata Syarifuddin dari fraksi Hanura.

(bil/erd)