Luhut Pimpin Rapat Bahas Kebakaran Hutan yang Sudah Kritis

Luhut Pimpin Rapat Bahas Kebakaran Hutan yang Sudah Kritis

Ray Jordan - detikNews
Selasa, 15 Sep 2015 14:50 WIB
Luhut Pimpin Rapat Bahas Kebakaran Hutan yang Sudah Kritis
Foto: Ray Jordan
Jakarta - Menko Polhukam Luhut Pandjaitan memimpin langsung rapat untuk membahas kebakaran hutan. Sejumlah menteri Kabinet Kerja, Kapolri hingga Panglima TNI hadir dalam rapat ini.

Rapat ini digelar secara terbuka di Kantor Kementerian LHK, Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).

Hadir juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hingga tuan rumah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Hadir juga Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

"Masalah kebakaran ini menurut saya sudah sampai ke tingkat kritis, walaupun kemarin di Sumatera khususnya Pekanbaru ada hujan, tapi kabutnya masih tinggi," kata Luhut saat membuka rapat.

Sebelumnya, pada Senin (14/9) kemarin Provinsi Riau sudah menetapkan status Darurat Pencemaran Udara atas bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri LHK, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB dan kepala daerah terkait untuk lebih cepat mengambil langkah mengatasi bencana tersebut.

"Saya kembali menginstruksikan Menteri LHK, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB dan kepala daerah terkait untuk secara lebih cepat melakukan langkah-langkah terkoordinir dan memobilisasi semua kapasitas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan," kata Jokowi saat melakukan kunjungan di Qatar kemarin.

Dia juga meminta agar penegak hukum segera mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pihak yang yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan. "Termasuk pencabutan izin hak pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil dengan sangat tegas," kata Jokowi saat itu. (mok/nrl)


Berita Terkait