Membaca Pemikiran Takdir Rahmadi, Hakim Agung 'Bernilai' Rp 366 Miliar

Jakarta - Gugatan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pembakar hutan di Aceh, PT Kallista Alam dengan nilai gugatan Rp 366 miliar diamini Mahkamah Agung (MA). Putusan ini adalah putusan dengan nilai terbesar sepanjang sejarah Indonesia untuk kasus lingkungan.

Vonis itu diketok pada 28 Agustus 2015 dalam nomor perkara 651 K/PDT/2015 dengan ketua majelis Prof Dr Takdir Rahmadi SH LLM. Duduk sebagai hakim anggota yaitu hakim agung Dr Nurul Elmiyah dan hakim agung I Gusti Agung Sumanatha. Bagi Takdir, kasus lingkungan bukan hal baru karena ia merupakan guru besar Universitas Andalas (Unand) Padang untuk kajian hukum lingkungan.

Bagaimana pandangan Takdir soal permasalahan lingkungan dan hukum di Indonesia dewasa ini?

"Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata," kata Takdir dalam makalahnya 'Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia' yang dikutip detikcom dari website MA, Selasa (15/9/2015).

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya UU No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 11 Maret 1982. UU ini lalu diganti pada 19 September 1997 dengan UU No 23 Tahun 1997. Dua belas tahun setelahnya, UU tersebut digantikan dengan oleh UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). 

"Jika kita cermati, ketiga UU itu mengandung norma-norma UU yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata," kata Takdir dalam tulisan yang dipublikasi pada 13 Agustus 2014 ini.

UU PPLH 2009 memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.  

"UU PPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup mmanakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek," ujar dosen yang pernah mengabdi pada LBH Padang itu.

"Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang," sambung dosen yang menjadi hakim agung sejak tahun 2009 ini.