"Tentu masalah asap makin serius karena kita agak terlambat mengambil langkah. Namun demikian, pembentukan satgas oleh pemerintah perlu kita apresiasi. Kita beri kesempatan untuk bertugas, yang penting satgas harus mampu mengatasi masalah kebakaran dalam jangka pendek, mencari faktor utama penyebab dan menegakkan hukum," ujar Arif saat berbincang dengan detikcom, Senin (14/9/2015) malam.
Pria yang menyelesaikan studi program doktoral di Jepang ini sempat berbagi kisah dirinya sempat mendapat aduan seputar kabut asap dari salah seorang warga negara Singapura yang ikut memberikan kuliah umum di Kangwon National University Korea. Menurutnya, pemerintah harus bisa segera mengambil langkah dan memperhatikan dampak asap yang sudah sampai ke negara-negara tetangga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah pusat harus serius tangani masalah ini," tegas dia.
Arif sendiri menjelaskan, dirinya saat ini tengah berada di Seoul untuk memberikan kuliah umum tentang pangan di Kangwon National University. Meski mengkritik pemerintah, namun dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memberi kesempatan kepada mereka (tim satgas) untuk bekerja.
"Ya kita beri kesempatann satgas untuk bekerja. Orang-orang di dalamnya kredibel kok," pungkasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah membentuk satuan kerja (satgas) nasional untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan meluas. Satgas ini bertugas mengendalikan kinerja posko keamanan hutan, termasuk upaya pemadaman api dari darat dan udara.
Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan melanda pulau Sumatera dan Kalimantan. Ada 5 wilayah yang terdampak kabut asap pekat, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau.
(aws/rvk)











































