Prof Djohermansyah: Ahok Bukan Minta IPDN Dibubarkan Tapi Soal Moratorium

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menerima kritikan dari berbagai pihak terkait pernyataannya yang ingin membubarkan IPDN. Ternyata, maksud Ahok bukan ingin membubarkan IPDN tapi soal PNS non IPDN jika pemerintah pusat melakukan moratorium PNS selama 5 tahun.

"Rupanya dalam dialog kami konteks dan kontennya jelas yakni lebih dalam konteks kebijakan moratorium PNS. Kalau kebijakan itu diambil, bagaimana dengan IPDN yang terus menerima siswa? Maka menurutnya (Ahok) nggak fair," kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAIPTK) Djohermansyah usai bertemu Ahok, Senin (14/9/2015).

Pertemuan ini dilakukan di kantor Ahok, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus. Ia menerima penjelasan Ahok yang menilai akan tidak adil jika moratorium PNS itu diberlakukan namun alumni IPDN tetap diterima.

Menurut Ahok, seharusnya siswa IPDN juga mengikuti tes masuk PNS layaknya lulusan STAN. Namun, lulusan IPDN tidak menjalani tes melainkan langsung melakukan penempatan.

"Kita tawari kalau mau ya seperti STAN sama seperti yang lain. Jadi mengikuti tesnya seperti CAT, psikologi bukan karena karier IPDN," ucapnya.

Namun, seakan menyanggah omongan Ahok, Djohermansyah mengatakan mahasiswa IPDN juga sudah menjalani tes CAT saat tes masuk.

"Saya dengar katanya moratorium PNS tidak ada. Lagipula itu belum jadi kebijakan," kata Djo.

Djo mengatakan ia datang karena banyak desakan dari alumni IPDN di wilayah yang mempertanyakan sikap mereka terhadap omongan Ahok.

Selanjutnya, ia dan Ahok tak menutup kesempatan untuk bertemu kembali meramu formula penerimaan PNS.  Sekarang, karena penjelasan Ahok sudah selesai maka ia menilai perselisihan dengan Ahok sudah selesai. (bil/dra)