Fadli Zon Cs Mengaku Nombok Selama Kunjungan di AS

Jakarta - Anggaran perjalanan dinas delegasi DPR ke Amerika Serikat menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku bahwa dirinya justru merogoh kocek sendiri untuk menambah biaya.

"Selama kita tunggu jadwal di Washington, kita pakai biaya sendiri. Saya nombok dari tanggal 3- 9 (September)," kata Fadli dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015).

Tujuan utama delegasi DPR memang untuk menghadiri sidang parlemen seduniadi New York pada tanggal 31 Agustus-2 September 2015. Setelah itu, delegasi sempat bertemu dengan sejumlah pengusaha sebelum kemudian melakukan pertemuan dengan ketua kongres AS.

"Untuk kepentingan bangsa dan negara bukan masalah biaya. Semua nombok," ujar Ketua BURT Roem Kono dalam kesempatan yang sama.

Dalam perjalanan dinas ke AS, ada anggota DPR yang membawa serta istri dan anak. Fadli menegaskan bahwa mereka menggunakan biaya sendiri.

"Membawa istri dan anak, itu dibiayai sendiri. Tidak melalui APBN," jelas Fadli.

Fadli menegaskan bahwa anggaran perjalanan dinas anggota DPR diaudit oleh BPK. Dia justru menantang agar publik juga mengawasi anggaran perjalanan dinas dari eksekutif.

"Biar fair, seharusnya awasi juga dong eksekutif. Berapa biaya rombongan presiden, tim advance-nya. Bandingkan dengan DPR," ujarnya.

Sebelumnya, FITRA membut kajian riil terkait perjalanan dinas ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 tentang Standar Tentang Biaya Masukan 2015 (termasuk biaya tiket, uang saku dan hotel perjalanan dinas). Namun hitung-hitungan FITRA ini untuk 9 anggota DPR. Sebelumnya memang disebut-sebut hanya 9 anggota DPR yang berangkat ke AS, namun belakangan diketahui ada 14 anggota DPR. Jumlah itu belum termasuk staf DPR yang juga ikut.

Berikut data yang ditemukan FITRA:

Ditemukan:

1. Biaya Pesawat ke AS 14.428 USD satu perjalanan.
2. Uang Harian 527 USD per anggota DPR
3. Hotel @ 1.312,02 USD per malam

"Maka Jumlah Anggaran untuk 9 orang ke AS selama 12 hari Rp 4.631.428.800 (asumsi paket hemat sesuai aturan PMK). Kami menduga, diperkirakan anggaran lebih besar bisa lebih Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan," kata Apung. (imk/tor)