Panglima TNI: Perundingan RI-GAM Tak Pengaruhi Aceh

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menjamin perundingan damai yang digelar antara pemerintah Indonesia dan GAM baru-baru ini tidak akan mempengaruhi operasi pemulihan keamanan di Aceh.Namun diakui, operasi pemulihan keamanan di Aceh saat ini lebih difokuskan untuk pengamanan kegiatan kemanusiaan.TNI sendiri, lanjut Endriartono dalam jawaban tertulisnya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I Theo L. Sambuanga di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, (28/2/2005), berada dalam posisi menerima dan melaksanakan apa pun yang menjadi keputusan politik pemerintah."Dan, sampai saat ini masih berlaku dalam rangka penyelesaian masalah GAM adalah keputusan politik dengan pelaksanaan operasi terpadu dan itulah yang saat ini tengah dilakukan TNI melalui operasi pemulihan keamanan. Dan, proses perundingan tidak mengurangi pelaksanaan operasi pemulihan keamanan di Aceh," ungkapnya.Sementara itu, menanggapi perundingan RI-GAM yang berlangsung pada Januari dan Februari 2005, anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Permadi mengaku kecewa karena dalam perundingan tersebut ada dua bendera, RI dan GAM, sehingga di luar negeri orang menyangka GAM merupakan suatu negara."Mengapa perundingan itu tidak dilakukan di Indonesia. Dan, mengenai solusi otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah, kita kan sudah berikan otonomi khusus dalam UU, mengapa ditawarkan lagi. Jadi ada dua pilihan, menyerah atau dihabiskan," tegasnya.Sedangkan anggota Komisi I dari FPAN AM Fatwa menyatakan penghargaannya atas langkah politik pemerintah yang tidak bosan-bosannya melakukan dialog dan tetap mempertahankan keamanan di Aceh.Sementara itu mengenai pergantian Panglima TNI, Endriartono menegaskan, hal itu merupakan wewenang presiden, karena dirinya hanya dalam kapasitas mengajukan nama-nama kepala staf saja. (umi/)