Komisi V DPR Dukung Kemenhub Kelola Penuh Bandara Kalimarau

Berau - Tiga anggota Komisi V DPR ikut bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meninjau Bandara Kalimarau di Berau, Kalimantan Timur. Mereka mendukung langkah Kemenhub mengelola penuh bandara tersebut.

Jonan meninjau Bandara Kalimarau, Sabtu (13/9/2015) malam. Dia datang bersama beberapa pejabat Kemenhub dan 3 anggota DPR dari Komisi V yang membidangi perhubungan, yakni Ahmad Ali, Fatmawati Rusdi, serta Umar Arsal.

"Kedatangan kami ini, memang Pak Menteri minta ada anggota Komisi V yang yang melihat langsung. Kami dipilih untuk melihat hebatnya ini bandara kalimarau," kata Umar saat berbincang dengan wartawan di Bandara Kalimarau, Minggu (13/9/2015) pagi.

Usai meninjau, Jonan sendiri memuji Bandara Kalimarau. Dia melihat bandara yang dikelola UPT Ditjen Hubungan Udara Kemenhub tersebut sangat bersih dan terawat. Jonan bahkan meminta seluruh bandara sejenis di Indonesia meniru Bandara Kalimarau.

"Jadi bandara ini diapresiasi Pak Menteri, kami dari Komisi V juga sama, kami sangat mengapresiasi. Bandara ini luar biasa. Ini Bandara Kalimarau diharapkan akan jadi contoh bandara-bandara di kota-kota lain, Pak Menteri maunya bandara ini jadi standar," ucap Umar.

Bandara Kalimarau ini dibangun tahun 2010 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, mulai beroperasi pada tahun 2012. Pembangunannya menelan biaya Rp 433 miliar.

Sejak beroperasi, pengelolaan Bandara Kalimarau sudah ditangani UPT Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Biaya pemeliharaan dan perawatannya disupport oleh pemerintah daerah.

Sejak 2015, pengelolaan bandara ini secara penuh di bawah kendali UPT Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Karenanya, pendanaanya diambil dari APBN Kemenhub.

"Kesepakatan kayaknya Pak Menteri dengan Pemda, ini dikelola Kemenhub, tapi statusnya sementara ini dipinjamkan selama 5 tahun. Jadi bandara ini tetap masih aset Pemda. Tapi kami mendukung langkah Kemenhub, Pak Menteri mengelola bandara ini, " jelas Umar.

"Kami juga mengharapkan Pemda terus bekerja meningkatkan semua hal, di sektor bisnis dan pariwisata misalnya. Jangan bandaranya bagus, tapi obyek wisata, infrastruktur tidak seindah bandaranya. Kami mendorong maskapai juga menambah penerbangan ke sini," sambung dia.

Dikonfirmasi, Bupati Berau Makmur HAPK mengatakan, dirinya sudah berbincang dengan Jonan. Dirinya juga sepakat untuk kepastian pengoperasian dan pendanaannya, Bandara Kalimarau sebaiknya diserahterima operasikan sepenuhnya kepada Kemenhub.

"Saya sudah bicara dengan Pak Menteri, sudah sepakat untuk 5 tahun ini bandara dikelola Kemenhub dengan sistem pinjam pakai. Basto-nya (Berita acara serah terima operasional) nanti akan ada disiapkan," kata Makmur.

Jonan mengatakan, Kemenhub siap sepenuhnya mengelola Bandara Kalimarau.

"Usulannya begitu, kalau dikelola pemda saya kira resourcesnya sekarang masih belum siap. Kalau Pak Bupati sih itu ngomongnya kalau bisa dihibahkan saja supaya dikembangkan di kemudian hari, tapi kan proses makan waktu," jelas Jonan.

Disinggung soal bagaimana dana operasional dan pengembangan Bandara Kalimarau, Jonan menilai hal itu tidak akan jadi masalah. "Dana nanti dari APBN. Sampai sekarang pun dari APBN.  Kalau pengembangan, saya kira masih lama. Ini kan (bandara) cukup kan segitu? 10 tahun saya kira masih cukup banget. Saya kira enggak masalah," ucapnya.



Jonan menilai saat ini Pemkab Berau masih belum bisa mengelola sendiri Bandara Kalimarau.

"Mereka mau enggak mau harus meningkatkan SDM atau menyerahkan (bandara) ke kita (Kemenhub). Ini enggak bisa toleransi. Ini menyangkut safety, security, dan sebagainya. Kayak Batam kan milik BP Batam, kita yang mengelola juga, tapi sekarang sudah dikembalikan ke mereka," ucap Jonan. (bar/fdn)