Di Washington, Novanto-Fadli cs Temui Pengusaha-pengusaha Besar AS

Jakarta - Donald Trump bukan satu-satunya pengusaha besar yang dikunjungi delegasi DPR RI selama di Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Washington pada Kamis (10/9), delegasi DPR yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menemui banyak pengusaha besar lainnya.

Delegasi DPR RI mengadakan diskusi dengan US-ASEAN Bussiness Council pada Kamis pagi waktu Washington DC. Pertemuan  dihadiri Delegasi DPR Setya Novanto, Fadli Zon, Nurhayati Assegaf, Roem Kono, Robert Kardinal, dan Markus Nari, dan tentu saja para pengusaha AS antara lain pimpinan korporasi Coca Cola, Philip Moris, General Electric, dan Freeport. US-ASEAN Business Council terdiri dari 140 perusahaan terkemuka AS.

"Pertemuan membahas kerjasama yang telah berlangsung dan peluang-peluang usaha serta pengembangan kerja sama ekonomi. Para pengusaha AS menanyakan kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Mereka menyampaikan masih adanya berbagai kendala investasi di Indonesia terkait regulasi yang kurang kondusif maupun kurangnya kepastian investasi," kata Novanto dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Jumat (11/9/2015).

Delegasi DPR menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan proses investasi dan deregulasi kebijakan. Deregulasi meliputi penyederhanaan kira-kira 160 peraturan di bidang investasi, industri, dan perdagangan.

"Delegasi DPR juga menyampaikan kesempatan luas bagi para calon investor potensial dari luar negeri untuk melakukan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi di Indonesia. DPR mendukung kebijakan pemerintah yang memberi kepastian hukum, kepastian investasi bagi perusahaan-perusahaan asing termasuk dari Amerika Serikat," terang Novanto.

Tak sampai situ saja, pada siang harinya delegasi DPR menghadiri diskusi dengan USINDO (US-Indonesia Society). Lagi-lagi sejumlah pengusaha besar hadir dalam pertemuan ini.

USINDO Special Open Forum Luncheon di Cosmos Club di Washington DC yang dihadiri delegasi DPR ini melibatkan sekitar 120 tokoh bisnis, diplomat, akademisi, dan masyarakat umum AS yang menaruh perhatian pada hubungan AS-Indonesia. Presiden USINDO David Merril menjadi host kegiatan ini.

Sebagai pembicara tunggal, Ketua DPR RI menyampaikan peran DPR sekarang ini khususnya paska pilpres 2014 yang cukup dinamis. Ketua DPR menyampaikan arti penting hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ke depan.

Ketua DPR menegaskan bahwa DPR kini memiliki peran kuat mengawasi jalannya pemerintahan dalam rangka checks and balances. Namun meskipun terjadi power block dalam bentuk dua koalisi besar (Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat), DPR mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat.

"DPR kini memiliki peran diplomasi untuk mendukung politik luar negeri Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pasal 69 ayat (2)," jelas Novanto.

Perihal konflik Golkar internal yang ditanyakan peserta forum dari CSIS, dijelaskan oleh Ketua DPR RI bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kinerja DPR.

Untuk mendukung kinerja DPR, dijelaskan oleh Ketua DPR bahwa DPR kini telah dilengkapi tambahan tenaga ahli (satu anggota 2 staf administrasi dan 5 tenaga ahli).

Keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di DPR tidak diperlukan lagi karena sudah ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan keuangan negara. Terkait pengadaan alutsista TNI yang juga ditanyakan karena adanya pemotongan anggaran militer, dijelaskan oleh Ketua DPR bahwa pembaruan pengadaan alutsista TNI tetap diadakan dalam batas-batas keuangan negara.

"Dalam pengadaan alutsista DPR akan mendorong Pemerintah menjalankan ketentuan pengadaan sesuai dengan UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang pembuatannya merupakan inisiatif DPR, dimana upaya terciptanya transfer of technology alusista dapat terlaksana.

Peserta forum mengapresiasi langkah-langkah DPR dalam memperbaiki iklim investasi di tanah air, termasuk soal perizinan bagi investor asing," pungkasnya. (van/yds)