DPRD DKI Bawa Rp 703 Juta untuk Kunker ke Bogor, NTB, dan Makassar

DPRD DKI Bawa Rp 703 Juta untuk Kunker ke Bogor, NTB, dan Makassar

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 11 Sep 2015 18:21 WIB
DPRD DKI Bawa Rp 703 Juta untuk Kunker ke Bogor, NTB, dan Makassar
Foto: Ayunda W Savitri
Jakarta - Ternyata, DPRD DKI Jakarta tak hanya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali. Mereka juga melakukan kunker ke Makassar Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bogor Jawa Barat pada bulan ini.

Biaya yang dibawa anggota dewan mencapai Rp 703 juta. Model pembiayaannya adalah dengan sistem uang panjar yang diberi di muka sebelum keberangkatan.

Ini dijelaskan Kepala Bagian Keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta Dame Aritonang di Kantornya, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diberi uang panjar, bila realisasinya di bawah 'rate', maka yang dipertanggungjawabkan hanya yang anggaran yang dipakai. Sisanya dikembalikan," kata Dame.

Pembiayaan ditanggung oleh APBD DKI 2015, dengan didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 1831 Tahun 2013. Keputusan ini ditandatangani pada 28 November 2013 oleh Gubernur DKI yang kala itu masih dijabat Joko Widodo.

Berikut adalah keterangan Dame soal kunjungan kerja DPRD DKI senilai total Rp 703 juta yang dilangsungkan anggota dewan sedari 9 hingga 11 September ini.

Komisi A
Kunker ke Makassar, diikuti 17 anggota dewan, uang panjar senilai Rp 140 juta

Komisi B
Kunker ke Bogor, diikuti 22 anggota plus empat orang staf, uang panjar senilai Rp 104 juta

Komisi C
Kunker ke NTB, diikuti 13 anggota dewan plus empat orang staf, uang panjar senilai Rp 118 juta

Komisi D
Kunker ke Bali, diikuti 16 orang plus empat orang staf, uang panjar senilai Rp 187 juta

Komisi E
Kunker ke Bali, diikuti 16 orang plus empat orang staf, uang panjar senilai Rp 154 juta

Total uang panjar: Rp 703 juta

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang ikut kunker ke Bali menyatakan pihak DPRD tak ikut mengurus soal pembiayaan, melainkan Sekretaris Dewan DPRD DKI-lah yang mengurus.

"Kita terima duduk saja, anggarannya mereka yang urus," ujar Taufik.

Taufik menyatakan pembiayaan kunjungan kerja dewan mutlak untuk kepentingan transportasi dan penginapan. Yang jelas, kata dia, kunker ini akan disusul dengan laporan pertanggungjawaban.

"Saya menginap di Hotel Stones, Kuta (Bali)," ucap Taufik.

(dnu/tor)


Berita Terkait