.webp)
Tak lama berselang, Novanto dan Fadli Zon pun dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan muncul desakan agar dilakukan kocok ulang komposisi pimpinan DPR.
Bagaimana melihat permasalahan ini dari mata politisi dan para pakar?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, yang dilakukan oleh pimpinan DPR tersebut tak etis. Pelaporan yang telah dilakukan sejumlah anggota ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menunjukkan reaksi para anggota yang menyayangkan tindakan Sentov dan Fadli Zon.
"Hanura, PPP dan Demokrat sudah bereaksi, ini menunjukkan apa yang dilakukan pimpinan DPR sangat tidak etis. Apalagi mau buat DPR yang modern," lanjutnya.
Sementara, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, sesuai aturan MKD, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Apalagi ketika Tantowi Yahya mengatakan bahwa pertemuan tersebut difasilitasi oleh mitra Trump di Indonesia, Harry Tanoesoedibjo.
"Tantowi bilang difasilitasi oleh pengusaha, (sehingga persoalannya) jadi serius, kira-kira kepentingannya apa memfasilitasi ketua dan wakil bertemu dengan Donald Trump? Sementara atribut dan biaya negara melekat saat Donald memperkenalkan Setnov, sehingga patut masyarakat mempertanyakan," kata Refly.
"Kepentingannya apa? Kalau kepentingannya bisnis, tidak jelas lagi, tidak ada urusan pimpinan DPR bicara bisnis. Bukan urusan pimpinan DPR bertemu dengan bisnisman. Hal lainnya, ada persaan inferior kita sebagai bangsa," sambungnya.
Pengamat Politik, Ray Rangkuti sendiri mempertanyakan adanya istri dan anak anggota DPR yang turut serta mengikuti kunker keliling Amerika Serikat tersebut. Dia mempertanyakan kenapa jumlah anggota yang pergi membengkak dan jadwalnya yang lebih lama dari rencana semula
"Kenapa jumlahnya membengkak? Dan kenapa jadi molor? Dan sepanjang itu dana siapa yg mereka gunakan, apakah dana negara atau dana siapa? Tanya Ray.
"Setelah ada info pertemuan itu difasilitasi oleh WNI yang kebetulan pengusaha, di situ muncul pertanyaan. Karena Donald mau berbisnis di Indonesia atau ada tujuan tertentu? MKD harus jeli, apa kepentingan utama tersebut, sejauh apa fasilitasi pertemuan tersebut? Syukur-syukur ada transkripnya, apa materi pimpinan DPR dengan Donald Trump," jelas dia.
Menurutnya, kampanye sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu kampanye resmi dan tak resmi. Dia kemudian menjelaskan, kampanye resmi sendiri diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sementara kampanye tak resmi bisa dilakukan kapanpun.
"Dilihat di situ, Donald masuk kampanye tak resmi, karena apakah dalam materi konpers itu ada unsur menyatakan beliau akan menjadi calon Presiden Amerika. Karena itu beliau meminta dukungan dari publik. Definisi kampanye mengungkapkan keinginan kita di publik," tutupnya.
(rni/erd)
