Iklan Dukung Kenaikan BBM Tutupi Kebohongan Pemerintah

Jakarta - Iklan yang berisi dukungan atas kenaikan harga BBM mendapat reaksi beragam dari berbagai pihak. Iklan tersebut dinilai hanya untuk menutupi kebohongan pemerintah dalam hal pengalokasian dana subsidi BBM.Ketua FPAN DPR Djoko Susilo mengatakan, bila dilihat sepintas iklan yang berisi dukungan dari sejumlah nama beken pemerintahan maupun non pemerintah itu, juga merupakan dukungan atas kesalahan pemerintah menaikkan harga BBM."Iklan itu bisa disalahgunakan pemerintah. Saat ini dari dana subsidi BBM Rp 20 Triliun yang dikembalikan kepada rayat miskin, hanya Rp 10 Triliun yang didistribusikan, sisanya kemana. Pemerintah memanfaatkan momentum iklan ini untuk menutupi hal tersebut," kata Djoko kepada detikcom per telepon, Senin (28/2/2005) pagi.Djoko mengaku menghargai pernyataan tokoh-tokoh yang difasilitasi oleh Freedom Institute itu. Tapi ia berharap jangan sampai dukungan itu diselewengkan oleh pemerintah."Iklan itu bisa juga dijadikan kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Karena saya melihat pemerintah tidak memberikan opsi-opsi dan alternatif lain selain kenaikam BBM itu," ungkapnya.Mendukung Kenaikan BBM untuk Kepentingan Jangka PanjangSementara itu, Direktur The Indonesian Institute Jefrie Geovanie, salah seorang pendukung dalam iklan, mengaku melakukan hal tersebut karena melihat kepentingan jangka panjangnya bagi rakyat kecil."Memang jika untuk jangka pendek, kenaikan BBM dilihat menyengsarakan rakyat karena berimbas dengan naiknya harga kebutuhan lain. Untuk satu tahun ini rakyat merasa tidak nyaman dulu, tapi untuk masa yang akan datang akan terlihat hasil dari alokasi subsidi BBM bagi kepentingan masyarakat kalangan bawah," jelas Jefrie.Tapi Jefrie mengatakan, dukungannya itu juga didasari sikap kritis kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus diberi kepercayaan atas keputusan menaikkan BBM yang sebnarnya lebih banyak resikonya itu."Saya juga mengkritisi pemerintah agar benar-benar mengalokasikan subsidi BBM itu. Jangan sampai justru timbul lahan-lahan korupsi baru. Sebab jika gagal, masyarakat akan memberikan hukuman kepada pemerintah," demikian Jefrie. (fab/)