KPK: Pembatalan Interpelasi DPRD Sumut Diduga Tak Beres

Jakarta - KPK melakukan penyelidikan terkait proses pembatalan interpelasi oleh DPRD Sumut terhadap Gubernur Gatot Pujo Nugroho. KPK menduga, ada ketidakberesan dalam proses pembatalan interpelasi itu.

"Memang kami menerima laporan berkaitan dengan ada dugaan ketidakberesan dalam kaitan interpelasi di DPRD. Karena itu kita lakukan permintaan keterangan ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut," kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2015).

Saat ini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa anggota DPRD termasuk Ketua DPRD Sumut Ajib Shah sudah diperiksa.

"Jadi memang sedang dilakukan pengumpulan bahan keterangan, namun belum ada tersangka," jelas Johan.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, memang ada dugaan Gubernur Gatot 'menyebar' uang ke beberapa anggota DPRD Sumut. Uang disebar oleh Gatot agar rencana pengguliran interpelasi gagal. (kha/fdn)