Ganjar Minta Menteri Marwan Sebut Daerah yang Sandera Dana Desa untuk Pilkada

Ganjar Minta Menteri Marwan Sebut Daerah yang Sandera Dana Desa untuk Pilkada

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Jumat, 11 Sep 2015 10:15 WIB
Ganjar Minta Menteri Marwan Sebut Daerah yang Sandera Dana Desa untuk Pilkada
Foto: Angling/detikcom
Semarang - Menteri Dana Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menyebutkan ada dugaan penyanderaan dana desa untuk kepentingan Pilkada. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berharap Menteri Marwan segera membongkar kasus tersebut agar tidak terjadi spekulasi.

Ganjar mengatakan masih terlalu dini untuk menyebutkan belum sampainya dana desa terkait kepentingan politik. Jika pun ada, Menteri Marwan harus mengungkap dan menyebutkan ada di mana.

"Kalau kepentingan untuk politik menurut saya kok agak terlalu dini. Jadi kalau pak Marwan melihat itu, dibongkar saja, diomongkan di kabupaten mana di provinsi mana yang dipakai untuk kepentingan politik. Agar publik tidak dibuat spekulasi," kata Ganjar, Jumat (11/9/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Marwan: Ada yang Menyandera Dana Desa untuk Kepentingan Pilkada

Meski demikian Ganjar mengakui ada beberapa desa yang belum menerima dana desa. Namun dana tersebut bukan mandek karena kepentingan politik, justru karena proses administrasi. Oleh sebab itu pemerintah harus mencari tahu apa penyebab dana Desa belum tersalur.

"Mandeknya harus dicek betul. Mandek karena kepentingan politik atau karena administrasi," tegasnya.

Hari Rabu (9/9) malam kemarin, Ganjar juga sempat berbincang dengan para kepala desa di Pendopo kantor Pemkab Kebumen. Sebagian besar sudah menerima dana tersebut, namun lainnya masih belum menyelesaikan administrasi.

"Sekarang kita coba cek agar tidak dimasuki politik dengan beban yang terlalu tinggi khususnya interes partai per partai. Kalau kemarin cek di Kebumen, saya tanya siapa yang belum mencairkan kemudian kenapa anda belum mencairkan? 'Karena administrasi kami belum selesai,' jawabannya," terang politisi PDIP itu.

"Sebagian besar sudah dicairkan sebagian besar belum karena administrasinya, jadi mudahkan administrasinya," imbuhnya. (alg/try)


Berita Terkait