"Kita juga usulkan ke Mendagri ada tindakan tegas dan keras ke Gubernur Ahok," jelas pria yang akrab disapa Prof Djo di Kampus IPDN di Cilandak, Jaksel, Kamis (10/9/2015).
Namun menurut dia, pihaknya akan mengupayakan penyelesaian kekeluargaan. Surat mengajak berdiskusi sudah dikirimkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djohermansyah memilih tak mengambil langkah ke polisi. Niat baik alumni IPDN menjadi dasar untuk berdiskusi dengan Ahok.
"Kita memilih soft power dulu, kemudian meningkat mungkin sanksi administratif itu biar Mendagri, ujungnya nanti mungkin di situ, tapi kita belum memikirkan itu," tuturnya.
Djohermansyah menyoal sejumlah perkataan Ahok mengenai IPDN yakni mulai dari proses rekruitmen hingga alumni yang berperilaku negatif.
"Dan itu begitu transparan, kita sangat tersinggung dan sangat keberatan dengan pernyataan Gubernur ahok itu, yang mengatakan rekrutmen di IPDN tidak jelas. Karena rekrutmennya itu sangat jelas sekali dan transparan. Bahkan melibatkan dengan KPK jadi tidak ada yANg namanya prekrutan yang tidak fair dan objektif," urai dia.
Pihaknya juga meminta agar Ahok tak sembarang bicara mengenai tudingan perilaku alumni.
"Itu kita meminta gubernur untuk membuktikan dengan data, dan sebetulnya dia sebagai gubernur bisa menindak jangan bicara di media, dia kan gubernur, ada anak buahnya yang ada tindakan-tindakan misalnya menyuap dan lainnya itu bisa ditindak secara langsung. Tapi kami minta itu untuk dibuktikan, kalau pun memang ada alumni kami yang terbukti tentu, kami pun tidak akan membela alumni atau oknum yang seperti itu, tapi jangan digeneralisasi kepada seluruh alumni-alumni di IPDN karena banyak alumni-alumni ini yang juga bekerja dengan baik, nantinya akan sedih dan kecewa hatinya dari pernyataan seperti itu," jelas dia.
"Yang saya kira kalau ngomong jangan ngawur, sesuai batas-batas dan kewenangannya, jadi jangan ngaco," tutup dia. (dra/dra)










































