Anggota Komisi I DPR: BIN Tak Usah Teriak-teriak Pemotongan Anggaran

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengeluhkan anggarannya di RAPBN 2016 berkurang dibanding 2015. Namun anggota Komisi I DPR menanggapi, seharusnya Sutiyoso tak perlu bereaksi berlebihan.

"Semua departemen ada pemotongan anggaran. BIN nggak usah teriak-teriak lah," kata anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin.

Dia berbicara di sela rapat dengan BIN di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Rapat ini berlangsung tertutup.

Politisi PDIP ini menyarankan agar BIN menggunakan dana lain selain duit negara. Dia meyakini BIN bisa memperoleh dana di luar APBN.

"Yang non budget saja ada di mana-mana. BIN itu banyak yang sayang kok. Jangan terlalu bersandar pada APBN dong," ujarnya.

Dia mencontohkan, BIN bisa bersinergi dengan perusahaan besar untuk mendapat dana Corporate Social Responsibility. Apa ini tak mengganggu netralitas dan independensi lembaga negara sekelas BIN?

"Ya terserah. Yang penting bisa memiliah-milah," kata mantan Sekretaris Militer Presiden SBY ini.

Untuk mengatasi kekurangan anggaran dari APBN, BIN bisa melakukan sinergi dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Asalkan, semua dilakukan demi negara, bukan untuk kepetningan pribadi dan golongan.

"Wakabin masuk Dirut Freeport, dari mana alasannya? Apa dia punya kompetensi dalam hal tambang? Itu konsepnya pendekatan kemanan, bukan produksi tambang emas," kata dia mencontohkan soal sinergi BIN dengan pihak eksternal.

Saat ini dalam RAPBN 2016, anggaran untuk BIN tercatat senilai Rp 1,592 triliun. Jumlah ini menyusut dari anggaran BIN untuk APBN 2015 senilai sekitar Rp 2,6 triliun.

(dnu/tor)