Ide Politik dan Ekonomi Indonesia Diterima di Sidang Join Communique AIPA

Ide Politik dan Ekonomi Indonesia Diterima di Sidang Join Communique AIPA

Idham Kholid - detikNews
Kamis, 10 Sep 2015 14:34 WIB
Ide Politik dan Ekonomi Indonesia Diterima di Sidang Join Communique AIPA
Foto: Idham Kholid
Jakarta - Rangkaian acara Asean Inter-Parliementary Assembly (AIPA) ke-36 di Kuala Lumpur, Malaysia hari ini memasuki agenda sidang Committe on join communique. Seluruh hasil sidang komisi politik, ekonomi dan organisasi yang telah disepakati kemarin. Ada juga yang dibahas atau dipertajam hari ini.

"Jadi hari ini difinalkan dari seluruh komite. Ada beberapa hal yang masuk, dalam segi ekonomi, Malaysia menghendaki supaya ada satuan tentang finance tentang keuangan secara islam, tetapi beberapa negara yang tidak mayoritas islam tidak menghendaki masukan itu, akhirnya kita drop," kata delegasi parlemen Indonesia, Hamdhani usai sidang yang digelar di Hotel Shangri-LA, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (10/9/2015).

Dalam komisi politik ekonomi, Indonesia mengusulkan tiga poin yaitu terorisme, pencucian uang dan good governance. Sedangkan dalam komisi ekonomi, Indonesia mengajukan soal perdagangan antarnegara dan penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menyambut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hamdhani menjelaskan, seluruh usulan Indonesia itu juga diterima dalam sidang Committe on join communique ini. "Tidak ada yang didrop, sudah diterima," ucapnya.

"Dalam bidang ekonomi, penguatan UKM, UKM harus menjadi fondasi utama, karena UKM-UKM ini jadi satu prasyarat untuk menghadapi MEA yang akan datang. Ini satu hal juga yang patut diapresiasi, semua negara menyetujui," tambahnya.

Selain itu, Aggota komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem itu melanjutkan, negara-negara lain juga meminta supaya adanya satu kesamaan zona waktu di negara-negara Asean.

"Kami melihat ada peluang lain yang ingin mereka masukkan di sini, karena ada usaha main saham pada malam hari, itu kita drop juga, tidak disetujui," lanjutnya.

Di dalam komite politik, lanjutnya, Vietnam mengajukan usul persoalan konflik laut China Selatan ke dalam draf resolusi AIPA. Sempat terjadi perdebatan alot perihal permintaan Vietnam tersebut.

"Mayoritas yang lain tidak menghendaki. Jadi konflik laut China Selatan ini harus dilakukan secara bilateral, jadi kita sebagai AIPA, Asean Community, hanya menjembatani konflik-konflik yang terjadi di laut China selatan, tidak terlibat secara langsung," ujarnya.

(idh/erd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads