.webp)
"Yang rugi sudah pasti partainya. Mereka rugi suara seperti jik sedang voting. Kan suara mereka berkurang karena kursinya belum ada yang menggantikan," ulas pengamat Tata Negara Refly Harun usai diskusi di Kafe Deli, Jl Sunda, Menteng, Jakpus, Kamis (10/9/2015).
Oleh karena itu, dia menyarankan agar PDIP segera memproses PAW Puan dan menggantinya dengan kader PDIP yang baru. Namun, dia sebenarnya menitikberatkan pada fasilitas anggota dewan yang tidak boleh lagi diterima Puan.
"Begitu dia sudah mengundurkan diri maka seharusnya sudah tidak menerima gaji dan menggunakan fasilitas negara. Tak elok untuk seorang politisi," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Kode Inisiatif Veri Junaidi menilai belum diisinya posisi Puan di DPR akan menghambat penyampaian aspirasi rakyat melalui anggota DPR.
"Ada kekosongan kursi yang secara fungsi tidak berjalan karena menjalankan tugas sebagai menteri. Ini menghambat aspirasi publik," ucap Veri. (mnb/tor)
