Peserta Silatnas PPP Terancam Diberhentikan

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak hasil Silatnas beberapa hari lalu. Pada dasarnya, DPP melarang anggotanya menghadiri Silatnas dan akan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar dengan ancaman pemberhentian sementara.Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Pengurus Harian Pusat (PHP) DPP PPP, Anwar Sanusi kepada detikcom, per telepon, Senin (28/2/2005). Anwar menjelaskan, secara resmi sanksi yang diberikan akan dirapatkan oleh Pengurus Harian Pusat (PHP) DPP PPP."Kita sudah sepakat berdasarkan rapat PHP 3 Februari lalu, tidak menerima audiensi Silatnas. Sikap DPP tidak membenarkan kalau ada rekan-rekan yang menghadiri Silatnas, mereka telah melanggar AD/ART pasal 10 ayat 1 huruf f," tegas Anwar.Anwar mencontohkan, panitia Silatnas meminta Ketua Umum PPP Hamzah Haz membuka Silatnas yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta itu. Tapi karena sudah ada kesepakatan, maka Hamzah tidak hadir."Maka bagi yang melanggar, DPP akan mengambil sikap. Secara normatif harus ada sanksi, apakah berupa teguran, peringatan, atau pemberhentian sementara. Semua akan diputuskan dalam rapat PHP tapi belum tahu kapan, sampai sekarang saya belum dapat undangan rapat," jelas dia.Menurut Anwar, sebenarnya DPP PPP setuju Muktamar dipercepat asalkan mekanismenya sesuai yang sudah disepakati. Paling cepat muktamar baru bisa dilaksanakan satu tahun lagi atau awal tahun 2006 mendatang dan tidak mungkin tahun 2005. (fab/)