"Kalau benar itu difasilitasi oleh Hary Tanoe maka publik tentu akan bertanya kepentingannya apa? Kalau kepentingannya politik, politik apa yang dibawa. Kalau kepentingan bisnis, sejak kapan ketua dan wakil ketua DPR jadi alat kepentingan bisnis dari pengusaha?" kata pakar hukum tatanegara Refly Harun, kepada wartawan, Kamis (10/9/2015).
Karena itu, Refly yakin bakal semakin banyak pihak mempertanyakan kepentingan di balik pertemuan itu. Kritik ke pimpinan DPR yang membawa delegasi bertemu Donald Trump pun sulit dibendung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu pimpinan DPR harus menjelaskan persoalan ini secara gamblang. Bagaimanapun mereka mewakili rakyat dan martabat bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi.
"Harus dipertanggungjawabkan, etika pejabat publik harusnya dijaga. Mungkin mereka bukan pengusaha besar, tidak sekaya Donald Trump, tapi kehormatannya harus dijaga karena dia representasi wakil rakyat. Jagalah kehormatannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengungkap pertemuan itu difasilitasi oleh Hary Tanoesoedibjo. Menurut Tantowi yang hadir dalam pertemuan dengan Donald Trump itu, tidak ada deal-deal rahasia dalam pertemuan sekitar 30 menit tersebut.
"Yang memfasilitasi, ya... Donald Trump itu kan mempunyai mitra. Mitranya di sini (Indonesia) adalah Pak Hary Tanoe. Jadi bagi saya itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting itu adalah bahwa kita bisa bertemu dengan seorang tokoh," kata Tantowi kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015).
"Kenapa Hary Tanoe memfasilitasi pertemuan itu?" tanya wartawan.
"Ya, (alasannya) baik-baik saja saya rasa, karena ketua DPR masih ada di situ," jawab Tantowi. (van/try)











































