"Nggak, banyak yang bagus. Buktinya saya bisa temukan Edy Junaedi Kepala BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dari IPDN loh. Terus Kepala Dinas Perhubungan dan wakilnya, Kepala Dinas Kebersihan dan wakilnya juga IPDN. Yang ngurusin saya si Hendra lulusan IPDN," ujar Ahok saat dikonfirmasi di RSUD Tarakan, Jl Kyai Caringin, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2015).
Ahok menjelaskan dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN), lulusan universitas swasta juga bisa ditarik masuk menjadi PNS. Oleh karenanya, 'suplai' PNS bisa didapatkan dari mana saja dan tidak serta merta harus berasal dari IPDN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, polemik IPDN bermula dari usulan yang disampaikan Ahok kepada Jokowi saat blusukan di perkampungan kawasan Jakarta Utara pada 4 September lalu. Ahok menilai keberadaan IPDN yang selama ini menjadi motor birokrasi tidak membuat seluruh pelayanan publik baik.
Sehingga, Ahok mengatakan 'suplai' PNS bisa didapat dari mana saja seperti perusahaan swasta atau lulusan S1 manapun. (dra/dra)











































