Ketika Ahok dan Jokowi Kaget Badai Dengar Anggaran Pidato Selangit

Jakarta - Tingginya anggaran penulisan naskah pidato gubernur DKI Jakarta hingga ratusan juta rupiah dipersoalkan. Baik Ahok maupun Jokowi memberikan reaksi yang sama.

Terbaru, Ahok terkejut saat mengetahui anggaran pidato Gubernur DKI Jakarta mencapai Rp 805 juta per tahun. Anggaran selangit itu dipersoalkan oleh anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus. Bestari mempertanyakan anggaran pidato yang sangat tinggi itu.

Mendengar kritik anggota dewan, Ahok justru tidak tahu tentang anggaran pidato Rp 805 juta. Ia segera mengeceknya. Menurut Ahok, anggaran tersebut seharusnya sudah dipangkas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Reaksi yang sama juga pernah disampaikan Jokowi saat menjadi orang nomor satu di DKI. Ia dahulu menegaskan rela anggaran pidato dipangkas demi penghematan.

Begini kisah Ahok dan Jokowi:

1. Kenapa Biaya Pidato Tinggi?

Foto: Rusman Setpres

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus mempersoalkan tingginya anggaran penulisan pidato Gubernur Ahok. Dia menyebut anggarannya mencapai Rp 805 juta rupiah pertahun.

Bestari mempersoalkan hal itu dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016, kemarin, Selasa (9/9/2015). Dia mempertanyakan besaran anggaran naskah pidato Ahok sebesar Rp 805 juta.

"Itu anggaran digunakan untuk merancang pidato gubernur. Saya sempat tanyakan kepada Biro KDH KLN, dalam 1 tahun berapa kali sih pidato pakai teks? Kan Gubernur tidak terlalu banyak pidato pakai teks dan masa 1 pidato saja ngerancangnya mesti Rp 8 juta sih?" kata Bestari saat dihubungi hari ini.

"Saya sudah sampaikan juga ke inspektorat, kenapa biayanya sedemikian tinggi? Cobalah, ini kan pakai uang rakyat, jadi kalau uang rakyat digunakanlah ke jalur yang benar, jalur yang pas," sambungnya mengkritik.

Dia pun mengaku akan melanjutkan pembahasan temuan ini ke komisi dewan. Sehingga nantinya persoalan itu bisa diinvestigasi lebih lanjut. DPRD menurutnya akan merekomendasikan pencoretan berbagai mata anggaran yang dinilai tidak rasional.

"Makanya nanti kan di komisi dibahas, mungkin katakanlah untuk 1-2 orang tenaga ahli, yang merancang itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau angkanya mencapai angka maksimum, itu kan perlu pemikiran juga, apa harus sebesar itu?" tutup Bestari.

Sementara saat dikonfirmasi kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH JLN) DKI Muhammad Mawardi menyebut biaya itu tidak hanya digunakan untuk biaya naskah, tetapi juga untuk gaji pegawai harian lepas (PHL). Untuk itu pihaknya akan mengkaji ulang apakah perlu mengefisiensi jumlah PHL yang berjumlah 20 orang.

"Gaji PHL itu kan satu orang Rp 2,7 juta, dari situ ada yang ahlinya. Enggak mungkin untuk yang kemampuannya lebih tinggi, gajinya sama. Kan ada aturan main, jadi bervariasi. Ketemulah angka Rp 800 juta sekian," kata Mawardi di Balai Kota.

"Mungkin jumlah akan kita kurangi, tapi besarannya nggak mungkin kurang karena besarannya kan Rp 2,7 juta. Uang itu harus tetap ada, tapi nanti dikurangi jumlah orangnya," lanjutnya.

2. Ahok Terkejut dan Siap Cek

Foto: Agung Pambudhy

Biaya naskah pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dikabarkan mencapai Rp 805 juta per tahun. Saat dikonfirmasi, dia tampak terkejut dan mengaku tidak tahu.

"Saya enggak tahu, itu total mungkin semua. Kita akan cek," ujar Ahok dengan wajah agak kebingungan saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku harus mengeceknya terlebih dulu kepada jajarannya yang menangani hal tersebut. Oleh karenanya, dia tidak bisa berkomentar banyak.

"Dulu kan bayar orang luar, sekarang kita enggak. Makanya kita mau tahu itu naskahnya siapa, bayarnya kemana. Kita mau cek, harusnya sudah dipangkas," sambungnya.

Sementara saat dikonfirmasi kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH JLN) DKI Muhammad Mawardi menyebut biaya itu tidak hanya digunakan untuk biaya naskah, tetapi juga untuk gaji pegawai harian lepas (PHL). Untuk itu pihaknya akan mengkaji ulang apakah perlu mengefisiensi jumlah PHL yang berjumlah 20 orang.

"Gaji PHL itu kan satu orang Rp 2,7 juta, dari situ ada yang ahlinya. Nggak mungkin untuk yang kemampuannya lebih tinggi, gajinya sama. Kan ada aturan main, jadi bervariasi. Ketemulah angka Rp 800 juta sekian," kata Mawardi di Balai Kota.

"Mungkin jumlah akan kita kurangi, tapi besarannya nggak mungkin kurang karena besarannya kan Rp 2,7 juta. Uang itu harus tetap ada, tapi nanti dikurangi jumlah orangnya," lanjutnya.

3. Jokowi Rela Anggaran Dipangkas

Foto: Ray Jordan/detikcom

Besaran anggaran pidato gubernur pernah dialami saat Joko Widodo menjabat sebagai gubernur. Ia dahulu justru tidak mengetahui anggaran itu. Jokowi bilang tidak pernah berpidato panjang lebar, cuma semenit.

"Ya nggak tahu (anggaran naskah pidato gubernur Rp 500 juta). Saya nggak pernah pidato. Apa saya sering pidato? Orang saya nggak sering pidato. Saya nggak tahu. Saya kan nggak pernah pidato," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai konfirmasi seputar anggaran naskah pidato gubernur Rp 500 juta usai rapat dengan jajaran Kemenhub di kantor Kementerian Perhubungan.

Jokowi meminta hal tersebut dicek lebih dahulu. "Coba dicek dong. Masa saya ngecek satu per satu urusan kayak gitu. Saya (mengurusi) yang makronya," ujar Jokowi yang terbalut setelan jas hitam itu.

Ketika ditanya apakah ada anggaran khusus pidato, Jokowi lagi-lagi tidak mengetahuinya.

Dana naskah pidato gubernur dialokasikan dalam APBD DKI Jakarta sebesar Rp 500 juta. Satu naskah pidato memakan dana Rp 1,3 juta.

Selain itu, ada dana untuk pengembangan tim sambutan sebesar Rp 120 juta, dan anggaran penyediaan cetakan buku himpunan sambutan, pidato, makalah pimpinan daerah sebesar Rp 50 juta.

4. Kompak Pangkas

Foto: Rusman Setpres

Jokowi dan Ahok saat masih berduet sebagai gubernur dan wakil gubernur mulai melakukan pemangkasan terhadap pos anggaran yang dinilai tidak efektif. Bahkan, mereka menemukan ada anggaran penulisan naskah pidato di era pendahulunya yang mencapai Rp 1,2 miliar.

"Kita mulai (memotong) hal-hal kecil. Seperti penulisan naskah pidato gubernur dan wagub Rp 1,2 milliar. Apa-apaan ini?" ujar Ahok dengan nada tinggi kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2012).

Ahok mengatakan dia akan menanyakan mengapa sampai ada anggaran yang begitu besar untuk penulisan naskah pidato. "Kita mau cek kenapa dan bagaimana," papar Ahok.

Upaya pengefektifan anggaran itu, lanjut Ahok, juga akan mulai dilakukan di sektor transportasi. Untuk pembelanjaan armada transportasi, Ahok memiliki metode agar dapat dilakukan secara serentak, tidak sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun.

"Kalau zaman Pak Foke kan sedikit sedikit, kalau kita ini harus cepat selesai. Harus selesai tahun depan. Jadi misal bicara bus, tidak ada tiap tahun tambah 100 kemudian 100 lagi. Kita maunya langsung. Pajak online tahun ini berapa persen, tahun depan berapa. Kita tidak mau seperti itu. Tahun depan harus 100 persen. Kita mau hemat 25 persen," papar mantan bupati ini.

Halaman 2 dari 5

(aan/mad)