PAN: Pemerintah Harus Tindak Tegas Perusahaan Pembakar Hutan

Jakarta - Sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan saat ini masih dilanda asap pekat akibat kebakaran hutan. Pemerintah diminta segera mengatasi kondisi ini karena mempengaruhi kondisi ekonomi di daerah.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PAN bidang ekonomi Didik Junaedi Rachbini.

"Masalah asap itu dimensi yang harus diselesaikan pemerintah. Karena ini masalah yang kompleks, banyak yang harus dilibatkan, sudah bertahun-tahun terjadi. Kasihan rakyat di daerah, karena aktivitas ekonomi mereka jadi terganggu. Itu jelas," kata Didik usai diskusi publik "Krisis Ekonomi, Pengangguran dan Solusinya" di kantor DPP PAN, Jl Senopati, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Didik mengatakan salah satu upaya pemerintah yang mesti dilakukan adalah dengan penegakan hukum. Menurutnya, bila aturan tegas diterapkan, maka oknum individu maupun perusahaan yang membakar hutan bisa berkurang.

"Soal hukum harus tegas. Ini persoalannya. Oknum yang salah harus ditindak. Selama ini, faktor hukum mungkin masih lemah makanya harus diperkuat. Jadikan peristiwa ini sebagai evaluasi," sebutnya.

Kemudian, untuk jangka pendek, dia berharap pemerintah melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta terkait dalam potensi terjadinya kebakaran ini.

"Jangka pendek itu hukum, kemudian beri sosialisasi edukasi kepada perusahaan-perusahaan ini. Tidak mudah, tapi harus mulai dilakukan," ujarnya.

(hty/tor)