Mengapa Amien Rais Izinkan PAN Dukung Jokowi? Ini Jawaban Didik Rachbini

Jakarta - PAN menyatakan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo. Waketum PAN Didik Junaedi Rachbini mengatakan partainya punya alasan khusus mendukung pemerintah.

Dia menyebut alasan ini yang membuat PAN mendapat izin dari politisi senior yang juga pendiri partai, Amien Rais.

"Mengapa PAN bergabung dan dapat izin dari Amien Rais yang terkenal keras dengan kritikan pemerintah? PAN punya visi ekonomi, ini bagian pengembangan format ekonomi. Jadi, bukan sekadar dagang sapi, dagang kursi. Kalau bergabung, kita selesaikan masalah bangsa, jalan ekonomi ada di tengah. Sekarang bagaimana? Kita punya argumennya," kata Didik dalam diskusi publik "Krisis Ekonomi, Pengangguran dan Solusinya" di kantor DPP PAN, Jl Senopati, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Menurutnya, PAN merasa terpanggil untuk menyumbangkan pikiran membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan termasuk masalah ekonomi. Didik melihat persoalan ekonomi mesti segera diatasi agar bisa memberikan keyakinan kepada rakyat.

"Kita sekarang harus akui nilai tukar rupiah ke dolar sudah Rp 14 ribu ke atas. Kalau kita sakit ya harus sadar untuk berobat. Kita samakan strategi ini bersama-sama dengan pemerintah," sebut ekonom itu.


Keyakinan Didik terkait kondisi ekonomi sekarang bisa teratasi karena mengacu situasi di era Soeharto tahun 1980-an. Saat itu, dia memprediksi bila Presiden RI ke-2 tersebut tak mengambil kebijakan strategis, maka pemerintahan Soeharto akan terguling.

"Tahun 80 awal, harga minyak jatuh, industri goyang. Kalau tidak ada perbaikan ekonomi, Presiden Soeharto saya lihat sudah jatuh tahun 1985. Tapi, dia saat itu langsung mengambil kebijakan untuk perubahan," sebutnya.

Kemudian, Didik memaparkan faktor menurunnya kondisi ekonomi sekarang. PAN pun punya kebijakan ekonomi politik jalan tengah sebagai kontribusi untuk mengatasi krisis.

Dijelaskannya yaitu membangun kepercayaan terhadap pemerintah, memperbaiki iklim dengan dukungan politik yang kuat. Lalu, bisa menjaga nilai tukar rupiah. Kemudian, meningkatkan ekspor untuk membangun strategi industri yang berdaya saing tinggi. Selanjutnya, mencegah PHK dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Ia melihat kondisi ekonomi yang melamban ini mulai terjadi sejak awal 2012 atau di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Semestinya, dengan pemerintahan baru bisa memberikan keyakinan positif untuk perbaikan ekonomi.

"Ini yang dilakukan pemerintah bersama teman barunya bernama PAN. Jadi, kita bukan sekadar dagang sapi kursi, bukan isu menteri. Kita ingin bergabung dan memberikan kontribusi dan saran," tuturnya. (hty/tor)