Sidang Komite AIPA ke-36 Terima Gagasan Politik Indonesia

Jakarta - Delegasi parlemen Indonesia mengajukan 4 usulan dalam sidang komisi bidang politik ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-36 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 4 usulan itu, tiga di antaranya disepakati untuk menjadi fokus AIPA ke depan dalam bidang politik di wilayah ASEAN.

Dalam sidang komisi politik yang dihelat di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (9/9/2015, Indonesia diwakili oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Indro Hananto dan Muhammad Syafruddin dari Komisi I DPR RI Fraksi PAN.

"Ketiga poin itu kita tawarkan, dan alhamdulillah ketiganya bisa disepakati. Itu menurut saya luar biasa," kata Indro.

Tiga poin yang ditawarkan itu, lanjut Indro, yaitu pertama menyangkut isu good governance untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan yang kedua, soal money laundering.

"Ketiga soal terorisme. diharapkan ada kerja sama terutama dialog agama dan budayawan supaya rasa ekstrem bisa berkurang," ujar Indro.


Sementara  dalam sidang komisi lainnya yang membahas soal ekonomi, Indonesia diwakili oleh Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Wiryanti Sukamdani. Tiga hal menjadi kesepakatan dalam sidang itu yang dua di antaranya merupakan usulan Indonesia.

"Dalam komite ekonomi tadi dibicarakan 3 resolusi. Pertama trade and industry, narrowing the gaps, dan ketiga bagaimana melancarkan perekonomian di ASEAN," kata Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP itu.

"Ada dua yang kita usulkan. Pertama (soal) time zone, Malaysia tadi mengusulkan satu time zone, kita tak setuju, karena negara kita luas, dan ini akan menurunkan produktivitas, karenanya kita bikin 3 (time zone). Kedua soal perdagangan antarnegara, karena kan nanti Desember free trade, investment dan skill movement," imbuh Wiryanti.

Dalam kesempatan itu, lanjut Wiryanti, Indonesia juga menyoroti perihal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku Desember mendatang. Karena itu, Indonesia menekankan agar MEA yang diikuti pergeseran arus manusia jangan sampai merugikan salah satu negara-negara ASEAN. (idh/tor)