Pemerintah Tidak Boleh Abaikan Reaksi DPR Atas Kenaikan BBM

Jakarta - Wakil Ketua MPR AM Fatwa menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan begitu saja reaksi keras DPR atas kenaikan harga BBM. Fatwa juga berharap Presiden SBY tidak bertindak nekat mengabaikan aspirasi rakyat yang secara politis dicerminkan oleh reaksi mayoritas fraksi di DPR itu."Kita berharap presiden tidak bertindak nekat karena merasa sebagai pilihan rakyat langsung, lalu mengabaikan suara dan aspirasi rakyat," kata Fatwa yang juga anggota DPR dari FPAN, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (27/2/2005) malam.Menurutnya, kompensasi BBM untuk pembangunan fasilitas infrastruktur masih sulit dipahami rakyat dibanding kenyataan kesulitan hidup sehari-hari. "Kenaikan BBM sudah pasti memicu kenaikan harga komoditas dan tarif jasa yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan rakyat sehari-hari," kata dia.Fatwa juga mendesak pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan DPR sebelum menaikkan harga BBM. "Karena kenaikan itu erat kaitannya dengan perubahan pos-pos anggaran sesuai UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 36 tahun 2004 tentang APBN 2005," ungkapnya.Lebih lanjut Fatwa mengingatkan agar SBY tidak berulangkali mengatakan I don't care with my popularity. "Karena hal itu bisa ditafsirkan oleh rakyat sebagai sikap nekat tidak peduli. Bahkan bisa dianggap sebagai keangkuhan," tegas Fatwa. (fab/)