DPP PPP Tolak Percepatan Muktamar Menjadi Tahun 2005

Jakarta - Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru saja berakhir, meminta percepatan Muktamar dari tahun 2007 menjadi tahun 2005. Tapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menolak permintaan tersebut."Tidak mungkin dipercepat jadi tahun 2005. Pada Muktamar V tahun 2003 lalu, kita sepakat ada perubahan dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Kalau dipaksakan itu set back namanya, sama saja menghidupkan paradigma lama dan mempertahankan status quo."Demikian ditegaskan Sekertaris Pengurus Harian Pusat (PHP) DPP PPP, Anwar Sanusi kepada detikcom, saat dihubungi via telepon selulernya, Minggu (27/2/2005).Anwar menjelaskan, paradigma baru yang dimaksud adalah dengan mengubah mekanisme muktamar. Jika sebelumnya diadakan muktamar dulu baru kemudian Musyawarah Ranting, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Wilayah, kini hal itu dibalik.Menurut Anwar, sebenarnya DPP PPP setuju Muktamar dipercepat asalkan mekanismenya sesuai yang sudah disepakati. Jika masing-masing musyawarah memakan waktu tiga bulan, maka paling cepat muktamar baru bisa dilaksanakan satu tahun lagi atau awal tahun 2006 mendatang."Tapi kalau tahun 2005 tidak mungkin. Itu berarti orang salah menafsirkan perubahan, status quo namanya. Dan jelas sikap kami dari DPP tidak mungkin menerima permintaan itu (hasil Silatnas)," katanya lagi.Sementara mengenai penolakan hasil Silatnas, Anwar mengatakan bahwa hal itu belum diputuskan secara resmi. "(Penolakan) itu akan diputuskan dalam rapat PHP DPP. Tapi saya belum tahu kapan akan rapat, sampai saat ini saya belum mendapat undangan," demikian Anwar Sanusi. (fab/)