Tjahjo mengatakan pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta kepala daerah akan berkoordinasi mengatasi masalah ini.
"Data pemilih di setiap kecamatan sudah kita serahkan kepada KPU, kemendagri, melalui Gubernur dan Walikota, KPU lewat KPUD melakukan validasi pengecekan. Memang masih ada, mohon maaf orang gila dimasukan, orang mati dimasukan," kata Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak banyak itu kan yang mulai disisir, yang hari H-nya, paling tidak pertengahan atau awal November sudah clean and clear, sudah baik," sebutnya.
Lanjutnya, Tjahjo mengatakan bila persoalan ini bisa diatasi maka pihak Kemendagri akan mengajak DPR terkait pelaksanaan e voting pada Pemilu 2019.
"Kalau ini berhasil baik pendataannya baik, kami akan mengajak DPR untuk mempertimbangkan 2019 sudah e-Voting, gitu saja. Ini kan masih 2017, kita manfaatkan situasi. Kita ingin mengecek," tuturnya.
Dia yakin KPU sebagai penyelenggara bisa sanggup mengantisipasi persoalan KTP ganda. Menurutnya, hingga sekarang baru 172 juta e-KTP yang tersebar. Namun, 8 juta di antaranya setelah dikroscek ternyata ganda.
"Baru 172 juta, selama saya menjadi menteri, mengupdate hampir 8 juta KTP ganda, sekarang sudah mulai dikurangi," katanya.
(hty/tor)











































